Kajian Akademik FH UNNES, RUU Kejaksaan Sesuai Aspirasi Publik

Zamzam
Kajian Akademik FH UNNES, RUU Kejaksaan Sesuai Aspirasi Publik
Ilustrasi

Jakarta, HanTer - Hasil kajian akademik Pusat Studi Adhyaksa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), Jawa Tengah (Jateng) terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan sesuai aspirasi masyarakat saat ini. Revisi RUU itu diharapkan secepatnya diundangan demi terwujudnya sistem peradilan yang berkeadilan.

"Sesuai hasil kajian kami, ada banyak hal yang kami sepakati dalam RUU Kejaksaan ini," ujar Ketua Pusat Studi Adhyaksa FH UNNES Dr Ali Masyhar Mursyid SH MH dalam keterangan tertulis, Minggu (27/9/2020).

Hasil kajian akademik pada intinya  mendukung dan menyambut positif RUU Kejaksaan yang kini sedang digodok Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Diungkapkan yang menjadi poin kajian di antaranya soal kewenangan penyelidikan dan penyidikan, distribution of power kelembagaan, kedaulatan kejati dan kejari, imunitas jaksa dan perlindungan istimewa jaksa serta keluarga, termasuk pengawal kejaksaan.

Selain itu juga dikaji terkait rangkap jabatan, pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian sementara, masa jabatan Jaksa Agung, dan aturan peralihan (atper) yang berhubungan dengan administrasi peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Koordinator Divisi Kajian Kelembagaan Pusat Studi Adhyaksa, Dr Indah Sri Utari SH MHum, menyatakan dilihat dalam pengalaman empiris, praktik penegakan hukum diberbagai negara terlihat berbeda, di mana proses penanganan perkara merupakan suatu kesatuan yang utuh. Karena itu Indonesia sudah saatnya merevisi RUU Kejaksaan.

"Ketika negara Indonesia telah meratifikasi UNCAC dan UNTAC, maka keberadaan UU Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004 perlu adanya revisi atau sesuatu perubahan," kata Indah Sri Utari.

Pekan lalu Dekan Fakultas Hukum UNNES, Dr Rodiyah SH MH, selaku penanggung jawab Pusat Studi Adhyaksa, menyerahkan hasil kajian tersebut kepada Rektor Universitas Negeri Semarang, Prof Dr Fathur Rokhman MHum, yang kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah, Priyanto.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jawa Tengah, Emilwan Ridwan, membenarkan bahwa pihak Kejati Jateng sudah menerima hasil kajian Pusat Studi Adhyaksa FH UNNES terkait RUU Kejaksaan.

“Pak Kajati (Jateng) langsung menerimanya dari Rektor UNNES dalam sebuah acara di gedung utama Rektorat UNNES,” ujar Emilwan Ridwan.

Melindungi Percari Keadilan

Sebelumnya Prof  DR Indriyanto Seno Adji SH MH, Guru Besar Hukum Pidana dan Pengajar  Program Pasca Sarjana Bidang Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) mengungkapkan dalam RUU tersebut penegakan hukum akan mengutamakan sistem pengawasan kewenangan, sehingga terwujud sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System/ICJS).

 
Menurutnya RUU Kejaksaan secara filosofis yuridis dan juga sisi facet hukum tata negara (HTN) dan hukum pidana memiliki dua aspek yang tidak  menyimpangi prinsip due process of law dan masih dalam batas koridor linear ICJS.

Pertama, kata Indriyanto Seno Adji, sistem hubungan wewenang penyidikan dan penuntutan ini justru berkarakter  hukum pidana modern yang mengakui adanya Separation Institution of Sharing Powers (Distribution of Powers) antara kepolisian dan kejaksaan, termasuk bentuk tugas dan fungsi kewenangan pro justitia.

Kedua, tambahnya, pemahaman relasi wewenang sistem penyidikan dan penuntutan yang terpisah secara absolut sebagai model separation of power sudah ditinggalkan karena dianggap sebagai definisi tirani dan menyesatkan.

“Karena itu distribusi kewenangan pada ICJS adalah legitimatif terhadap prinsip koordinasi dan kooperasi antara 2 pilar penegak hukum (polisi dan jaksa). Model ini meminimalisasi ego sektoral antara dua lembaga ini,” kata Indriyanto Seno Adji.