RUU Cipta Kerja Disebut Sejahterakan Elite dan Pengusaha

Safari
RUU Cipta Kerja Disebut Sejahterakan Elite dan Pengusaha

Jakarta, HanTer - Sejumlah elemen tani, nelayan, mahasiswa, buruh, hingga pegiat lingkungan hidup menggelar unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional, Kamis (24/9), di depan Gedung DPR, Jakarta. Mereka menolak Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) yang masih dalam pembahasan di DPR. 

“Omnibus Law Cipta Kerja adalah bagian dari kapitalisme global yang hanya menyejahterakan pengusaha, elite politik dan tuan tanah,” kata Juru bicara, Sekretaris Jenderal Komite Nasional Pembaruan Agraria Dewi Kartika.

Menurutnya, klaim pemerintah bahwa Omnibus Law bisa menciptakan lapangan kerja. "Jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan, maka bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sekali lagi dan selamanya akan menjadi bagian dari eksploitasi kapitalisme internasional, neo kolonialisme/neo imperialisme yang akan membawa pemelaratan terus menerus," kata Dewi dalam keterangan pers.

Dewi mengemukakan, RUU Cipta Kerja bukan solusi mengatasi persoalan agraria, buruh, nelayan, dan kaum miskin kota di Indonesia.  Namun pemerintah bersikukuh melanjutkan proses pembahasan RUU tersebut.

Dikatakannya, berbagai mitos berkaitan RUU Cipta Kerja ini pun bermunculan. Antara lain bahwa RUU Cilaka akan menyediakan pekerjaan dan kesejahteraan.

Mitos-mitos tersebut, lanjutnya dilansir CNNIndonesia, bisa melemahkan posisi rakyat dari jerat kapitalisme. "Sebab itu gotong-royong menyatukan modal sosial, ekonomi dan politik yang dimiliki gerakan penting disatupadukan menjadi kekuatan baru gerakan politik agraria Indonesia," imbuhnya dilansir CNNIndonesia.

Selain menolak RUU Cipta Kerja, pihaknya juga mendesak pelaksanaan UU Pokok Agraria tahun 1960. "Menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat; menuntut pencabutan UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pencegahan Perusakan Hutan (UU P3H) dan UU Minerba; menuntut perubahan Perpres Reforma Agraria untuk reforma agraria sejati," ujar dia.