Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Sangat Berbahaya

Safari
Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Sangat Berbahaya

Jakarta, HanTer - Deklarator dan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin mengingatkan betapa berbahayanya menggelar pilkada di berbagai daerah di tengah pandemi COVID-19 yang kian meluas sehingga membuat banyak kalangan yang menyuarakan untuk menunda pilkada.

"Dua ormas besar yang usianya lebih tua dari negara (Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama), yang jasanya besar bagi penegakan negara, ormas dan lembaga agama lain sudah meminta pilkada ditunda. Belum lagi lembaga masyarakat, tokoh dan masyarakat. Termasuk, kesimpulan dari webinar ini untuk menunda pilkada," ujar Din dalam Webinar dengan tema "Pilkada di tengah Corona, Mengapa Harus Ditunda?", Kamis (24/9/2020).

Usulan untuk menunda pilkada itu, kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut, sebenarnya semata-mata untuk kepentingan dan keselamatan rakyat karena pandemi COVID-19 sedang meninggi.

Din kembali menegaskan bahwa menghindari mudharat, mafsadat, dan bahaya harus dikedepankan daripada sekadar mewujudkan kemanfaatan dan kemaslahatan.

Menurut Din, tidak sedikit pakar yang memprediksi Pilkada 2020 menjadi klaster baru penularan virus corona ini. Selain itu peraturan Pemerintah dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tegas terkait pelaksanaan Pilkada.

"Perppu 2 Nomor 2020, pada pasal penjelasan 201a ayat 3 juga ada mengatakan bahwa pilkada serentak bisa ditunda jika terjadi musibah nasional seperti Covid-19. Sesungguhnya memiliki landasan yang cukup kuat, dan kalau merujuk ke atas adalah amanat imperatif di dalam pembukaan UUD 45, di mana visi dan misi negara adalah melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia," paparnya.

Dipaksakan

Sementara itu, peneliti senior LIPI Prof Siti Zuhro mengkhawatirkan pilkada yang dipaksakan digelar di tengah pandemi akan memengaruhi kualitas pesta demokrasi tersebut.

"Benarkah pilkada di era pandemi akan berkualitas? Atau jadi sekadar penanda pergantian kekuasaan di daerah saja?" kata Waketum DN Pergerakan Indonesia Maju itu.

Di sisi lain, Siti mengingatkan bahwa publik mulai sanksi terhadap relevansi dan signifikansi pilkada yang dilaksanakan di tengah makin ganasnya COVID-19 meski pemerintah menjamin dilaksanakannya protokol kesehatan.

"Meskipun ada pernyataan secara terbuka dari pihak penyelenggara, pemerintah, bahwa pilkada dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan sesuai yang disyaratkan Kementerian Kesehatan, publik tetap merasa was-was," katanya dilansir Antara.

Apalagi, dua ormas besar, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, lembaga negara yakni DPD RI, aktivis pemilu, dan akademisi telah menyuarakan penundaan pilkada.

Webinar dengan tema "Pilkada di tengah Corona, Mengapa Harus Ditunda?" yang diprakarsai oleh DN Pergerakan Indonesia Maju itu menghadirkan sejumlah pembicara.

Antara lain, Ketua PBNU Eman Suryaman, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, dan pakar otonomi daerah Prof Djohermansyah Djohan.

Ketua PBNU Emas Suryaman menyebutkan sudah selayaknya pemerintah memprioritaskan untuk menuntaskan krisis kesehatan terlebih dahulu melihat tingginya kasus COVID-19 di Indonesia,

"Maka PBNU memberikan usulan, baik kepada pemerintah, kepada KPU atau DPR di tengah COVID-19 yang begitu gencarnya, begitu mengkhawatirkannya, maka pilkada ini perlu ditinjau kembali," katanya.

#Pilkada   #KPU   #Corona   #covid-19