Lembaga Publik Pemantau Korupsi (LPPK) Dukung PLT Kan Jaksa Agung

Safari
Lembaga Publik Pemantau Korupsi (LPPK) Dukung PLT Kan Jaksa Agung

Jakarta, HanTer - Menyoroti hembusan kabar adanya dugaan kedekatan Jaksa Agung dan jaksa Pinangki dalam kasus Djoko Tjandra. Dimana surat izin bepergian ke luar negeri diperoleh dari pimpinan di Kejaksaan Agung dan juga beberapa pertemuan yang dilakukan jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra selalu dilaporkan kepada Jaksa Agung, diperkuat dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dimana Pinangki mengungkapkan bahwa sempat melakukan video call dengan Burhanuddin pasca Djoko Tjandra sepakat membayar USD100 untuk pengurusan fatwa.

Direktur Komunikasi Lembaga Publik Pemantau Korupsi (LPPK) Teddy Mulyadi menyoroti kasus jaksa Pinangki yang diduga melibatkan Jaksa Agung didalamnya dan melihat hal ini telah mencoreng wajah penegak hukum di tanah air. Menurut Teddy kasus jaksa Pinangki sungguh mempermalukan dan lebih mencoreng wajah penegak hukum di negeri ini.

"Kasus ini sudah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ke tingkat terendah," kata Teddy Mulyadi dalam keterangannya, Rabu (23/9/2020).

Tedy menuturkan, kasus jaksa Pinangki berbeda dengan kasus Nurhadi (mantan Sekjen MA). Nurhadi hanya sebagai administrator yg tidak secara langsung jadi bagian/bawahan dari Ketua MA, tapi jaksa Pinangki adalah bagian integral yg melaksanakan tugas-tugas kejaksaan agung yang penanggung jawab tertingginya adalah jaksa agung,

"Maka sangat wajar jika jaksa agung bertanggung jawab atas kinerja kejaksaan agung, termasuk dalam hal kasus jaksa Pinangki," ujarnya.

Terlebih jika benar informasi bahwa ada Komunikasi jaksa Pinangki beberapa kali dengan Jaksa Agung sebelum dan sesudah pertemuan Pinangki dengan Djoko Chandra di Malaysia. Teddy menegaskan, Jika komunikasi Pinangki dan jaksa Agung itu ada, sulit untuk menilai bahwa komunikasi jaksa Pinangki  itu tidak berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi Joko Chandra, sulit juga untuk menilai tidak adanya peran jaksa agung

"Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. jika benar informasi kontak itu ada, maka tidak salah tuntutan presiden mem PLT kan jaksa agung, atau demi kehormatan lembaga penegakkan hukum, alangkah elok jaksa agung mundur," katanya.