Soal 59 Negara Tolak WNI, Di SU PBB Jokowi Harus Minta Maaf

Safari
Soal 59 Negara Tolak WNI, Di SU PBB Jokowi Harus Minta Maaf

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU - PBB) di New York, Amerika Serikat, secara virtual. Jokowi diagendakan memberikan pidato pada Rabu (23/9/2020), jam 07.30 WIB. 

Kehadiran Jokowi dalam Sidang Umum PBB tahun ini menjadi yang pertama setelah lima kali sidang umum tidak hadir dan hanya diwakilkan (mantan) Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Analis politik internasional dari lembaga Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie memprediksi salah satu isu yang akan menjadi bahasan Jokowi dalam pidato di forum internasional tersebut mengenai kemajuan Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. 

Jerry pun meminta agar Jokowi bersikap terbuka terkait penanganan Covid-19.  Karena saat ini jumlah korban yang terpapar Covid-19 semakin tinggi.

"Bagi saya terbukalah jangan menambah dan mengurangi. Orang barat lebih suka pidato yang honest atau jujur. Kan semua sudah tahu penyebaran co6 cukup tinggi. Bahkan policy maker kita lemah atau berubah-ubah tak konsisten dalam penanganan Covid-19," kata Jerry Massie kepada Harian Terbit, Selasa (22/9/2020).

"Jokowi sampaikan saja permohonan maaf serta sikap ksatria lantaran 59 negara menolak warganya mengunjungi Indonesia," tambah Jerry. 

Menurutnya, yang paling penting dalam pidato nanti, Jokowi mampu meyakinkan, baik pada pemerintah negara luar serta investor, bahwa Indonesia akan segera pulih dari dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu dalam pidato di Sidang Umum PBB, langkah-langkah rasional yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia harus disampaikan agar dunia internasional mengetahui bahwa Indonesia selama ini aktif menangani Covid-19.

Masih dalam konteks domestik, Jokowi juga diharapkan menegaskan kembali sikap Indonesia terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas isu Papua merdeka.

"Kata-kata konstruktif tanpa menyalahkan. Nah isu Papua juga harus dibeberkan substansi dan eksistensinya seperti apa, jangan buka front dan menyampaikan kelemahan kita di dunia luar. Sampaikan saja secara terbuka apa yang sedang terjadi. Memang Papua menjadi sorotan utama, selain pandemi corona. Apalagi saat ini terjadi insiden penembakan di wilayah ini," kata Jerry.

Tiongkok

Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, dalam SU PBB nanti Jokowi harus berani mendesak PBB untuk membuat tim investigasi independen menyelidiki penyebab awal penyebaran virus Corona di Tiongkok. Jika ada unsur kesengajaan maka PBB harus membuat sanksi untuk RRC. Apalagi saat ini rakyat Indonesia banyak yang menjadi korban dari paparan Covid-19.

"Selain itu dalam rangka merealisasikan Pembukaan UUD 45, Jokowi juga harus menggugat lagi rezim Myanmar yang terus menindas Muslim Rohingya," ujar Aminudin kepada Harian Terbit, Selasa (22/9/2020). 

Aminudin berharap, Jokowi perlu kembali mengangkat resolusi PBB 242 (i) Penarikan angkatan bersenjata Israel dari wilayah yang diduduki. Selain itu,

Jokowi sudah seharusnya mengangkat masalah kedaulatan Indonesia di Natuna yag sering dilanggar China saat di Sidang PBB. Karena sangat jelas Tiomgkok telah melanggar putusan Mahkamah Arbitrase internasional yang telah mengabulkan hampir semua gugatan Filipina.

"Oleh karena itu Jokowi harus menolak dengan tegas klaim maupun tindakan RRT di Laut China Selatan. Meski gugatan ke PCA diajukan oleh Filipina, putusan tersebut punya implikasi pada negara-negara ASEAN yang selama ini bersengketa dengan China di Laut China Selatan termasuk Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo akan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum (SMU) Ke-75 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) secara virtual.

"Memberikan pidato dari tapping, 'kan sekarang kondisi COVID-19," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Jakarta, Selasa.

Presiden Jokowi akan berpidato dalam sesi Debat Umum, yakni sesi penyampaian pandangan para pemimpin negara di dunia.

Sesi pidato tersebut termasuk ke dalam rangkaian pertemuan pejabat tinggi dunia di PBB yang digelar pada tanggal 21 September hingga 2 Oktober 2020 secara virtual akibat situasi pandemi COVID-19.

Sidang Majelis Umum PBB tahun ini untuk pertama kalinya akan digelar secara langsung dan virtual.

#PBB   #Jokowi   #wni   #corona   #covid-19