Muhammadiyah Minta Presiden Evaluasi, Ada Kekeliruan Dalam Menangani Covid-19

Safari
Muhammadiyah Minta Presiden Evaluasi, Ada Kekeliruan Dalam Menangani Covid-19

Jakarta, HanTer - Pemerhati kesehatan, Iskandar Sitorus mengatakan, jika pimpinan PP Muhammadiyah menilai ada kekeliruan penanganan Covid-19 maka hal tersebut tepat seperti yang disampaikan ketika Covid-19 baru mewabah pada awal Maret 2020 lalu. 

Oleh karena itu, kata Iskandar dihubungi Harian Terbit, Senin (21/9/2020),  jika tidak merujuk pada UU Wabah Penyakit Menular yang artinya garda terdepan untuk penanganan Covid-19 adalah Kementerian Kesehatan, maka penanganan Covid-19 akan berantakan.
 
"Artinya PP Muhammadiyah sudah melihat dan mengeluarkan assessment. Patut dicermati Muhammadiyah layak dan pas memberikan pendapat penanganan Covid-19," tegasnya.

Iskandar menuturkan, Muhammadiyah layak memberikan assessment karena hingga saat ini Muhamadiyah memiliki ratusan rumah sakit di seluruh pelosok Indonesia. Sehingga ormas Islam ini  ikut berperan di garda terdepan menangani Covid-19. Oleh karena itu usulan PP Muhammadiyah patut dipertimbangkan, dikaji dan diterapkan oleh Presiden Jokowi.

Harus Dievaluasi

Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan bila perlu mengambil alih dan memimpin langsung penanganan COVID-19.

"Agar penanganan COVID-19 lebih efektif, terarah dan maksimal. Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala kinerja dan sinergi antarkementerian yang lemah," demikian siaran pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ditandatangani Ketua Umum Prof Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Prof Abdul Mu'ti di Yogyakarta yang diterima di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya Presiden.

Menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah, perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan COVID-19 secara nasional agar keadaan bisa terkendali.

"Penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah Konstitusi agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," bunyi siaran pers tersebut.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bekerja keras menangani pandemi COVID-19, meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Di tengah kerumitan permasalahan yang muncul, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik.

"Koordinasi dan komunikasi yang lemah menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif," tulis Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui siaran pers.