Tetap Digelar 9 Desember 2020; Rakyat Terpapar Corona Saat Pilkada, Presiden dan DPR Bertanggung Jawab

Safari
Tetap Digelar 9 Desember 2020; Rakyat Terpapar Corona Saat Pilkada, Presiden dan DPR Bertanggung Jawab

Jakarta, HanTer - Muhammadiyah, Nadhlatul Ulama (NU) dan kekuatan masyarakat lainnya sudah memberikan masukan agar Pilkada 2020 ditunda, namun pemerintah dan DPR RI, KPU, Bawaslu, tetap memutuskan untuk menggelar pesta rakyat daerah itu pada 9 Desember 2020 di tengah semakin meningkatnya pandemi Covid-19.

Namun, jika dalam pelaksanaan Pilkada korban berjatuhan karena terpapar corona, pemerintah dalam hal ini pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara, Menteri Dalam Negeri, DPR, KPU, dan Bawaslu harus bertanggungjawab.

“Jika dalam Pilkada serentak nanti banyak rakyat yang menjadi korban akibat paparan Covid-19 maka yang bertanggung jawab adalah KPU dan Bawaslu. Secara moral bukan cuma KPU yang bertanggung jawab tapi juga pemerintah dan Komisi II DPR-RI turut bertanggung jawab jika dalam Pilkada serentak nanti banyak korban akibat terpapar Covid-19,” kata pengamat politik dari Stratetic Transformation Institute, Henry Wahyono kepada Harian Terbit, Selasa (22/9/2020).

Sementara itu,  Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menjadi otoritas pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun ia menekankan pemerintah harus bertanggung jawab penuh terhadap segala risiko akibat pelaksanaan pilkada. Hal ini disampaikan Haedar melalui akun twitternya @HaedarNs yang diunggah Senin (21/9) sore.

"Selebihnya terserah pemerintah, DPR, KPU, dan pihak yang punya otoritas, yang penting pemerintah dan semua pihak tersebut benar-benar bertanggung jawab sepenuhnya atas segala konsekuensinya," ucap Haedar.

Ia menuturkan, Muhammadiyah, Nadhlatul Ulama (NU), dan kekuatan masyarakat lainnya hanya memberi masukan yang objektif di atas realitas nyata pandemi yang makin naik.

Haedar mengingatkan agar jangan sampai kondisi saat ini ketika new normal diberlakukan, ternyata kasus covid-19 tidak dapat dikendalikan. "Pun tentang pilkada, awal pendaftaran saja sudah beberapa melanggar protokol kesehatan dan tidak ada tindakan," katanya dilansir CNNIndonesia.com.

Haedar mengatakan, Muhammadiyah selama ini sudah berusaha membantu menangani covid-19 dan peran kebangsaan yang maksimal semampunya. Selama ini, Muhammadiyah juga memberi masukan untuk menghadapi kasus covid-19 yang terus naik.

Menurut Haedar, berbagai upaya itu merupakan kewajiban dalam menjalankan fungsi sebagai ormas dengan memberi masukan dan berbuat bagi masyarakat luas.

Terobosan

Lebih lanjut Henry Wahyono mengatakan, jika pilkada harus tetap dilaksanakan, penegakan disiplin, adalah jalan tengah bagi solusi tetap berlangsungnya Pilkada meskipun tingkat partisipasi adalah tantangan bersama untuk dipertahankan. Sebagai antisipasi penyebaran Covid-19, penggunaan paku coblos, tinta dan lap tinta agar tidak digunakan oleh semua pemilih. Semua pemilih juga wajib memakai masker. Karena jika ada yang positif maka satu TPS sekitar 300 orang beresiko kena. Sementara saat ini ada ratusan ribu TPS.

"KPU harus ada terobosan aturan misalnya tidak harus memakai alat coblos yang disediakan atau perbanyak bilik suara dan tinta disediakan per bilik bukan per TPS. Atau identifikasi sudah memilih dengan memakai tinta di potret dengan gadget saja," bebernya.

Terpisah,  anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, desakan berbagai pihak agar pilkada ditunda diharapkan menjadi perhatian serius baik bagi Pemerintah maupun bagi penyelenggara pemilu/pilkada (KPU, Bawaslu, dan DKPP). Fahira meminta penyelenggara pemilu melakukan analisis situasi, analisis regulasi dan analisis kesiapan perangkatnya yang ada di 270 daerah serta kondisi masyarakat di daerah-daerah tersebut. 

Menurutnya, berbagai analisis ini penting bagi penyelenggara terutama KPU untuk mengetahui secara mendalam, layak atau tidak pilkada tetap digelar di tengah pandemi seperti ini.

Tantangan pilkada serentak 2020 ini, lanjut Fahira, berkali-kali lipat dari pilkada-pilkada sebelumnya. Penyelenggara terutama KPU bukan hanya harus memastikan pilkada berjalan demokratis, jujur, adil dan legitimate, tetapi juga memastikan pilkada di 270 daerah ini tidak menjadi sumber penularan baru Covid-19. Tantangan sangat berat kerena menyangkut keselamatan publik.

 “Kita semua tentu ingin pilkada serentak nanti berjalan lancar demokratis, jujur, adil serta tidak menjadi sumber penularan baru. Oleh karena itu perlu analisis kesiapan, dengan harapan KPU nanti bisa memberikan opsi-opsi terbaik penyelenggaraan pilkada serentak nanti seperti apa,” kata Fahira Idris di Jakarta, Selasa (22/9/2020).  

Tetap Dilksanakan

Seperti diketahui, Komisi II DPR bersepakat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) untuk tetap melangsungkan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember 2020. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal yakni pada 9 Desember 2020. 

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, kesepakatan itu dibuat setelah Komisi II DPR mencermati seluruh tahapan Pilkada serentak 2020 yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan, dan situasi masih terkendali.

"Maka Komisi II DPR bersama menteri dalam negeri, ketua KPU RI, ketua Bawaslu RI, ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19," ujar Ahmad Doli Kurnia dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

#Pilkada   #KPU   #Corona   #presiden   #jokowi   #dpr