Tajuk: Mencegah Calon Kepala Daerah Dibiayai Cukong

***

Saat ngopi bersama media di Padang, Sumbar, Kamis (17/9/2020), Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD berpendapat kepala daerah terpilih yang saat pilkada dibiayai oleh cukong atau penyandang dana berpotensi melakukan korupsi kebijakan.

Hal ini, menurutnya, akan lebih berbahaya dampaknya ketimbang korupsi biasa bahkan COVID-19.

Menurutnya sering setelah terpilih kepala daerah tersebut membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang, seperti mengeluarkan izin pertambangan yang sudah diberikan oleh kepala daerah sebelumnya kepada orang baru.

Mahfud mengemukakan, saat ia menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi terungkap hampir semua yang terlibat pilkada kemudian berperkara mengatakan mereka dibiayai cukong. Merujuk kepada data yang dikeluarkan KPK sebanyak 82 persen calon kepala daerah yang ikut pilkada dibiayai oleh cukong.

Para pengamat menyatakan, demokrasi kita saat ini dikendalikan disponsori cukong. Ada juga yang menyebut demokrasi kriminal. Para cukong itu tak hanya mengendalikan jago-jago yang akan bertarung Pilkada, mereka juga diduga sponsori pilpres.

Sponsor atau dana gelap yang menyokong para calon merupakan fenomena lama. Politik transaksional tersebut semakin terbuka khususnya di daerah. Soal sponsor memang fonemena lama khususnya pilkada digunakan bagi pemegang modal dan ini sudah semakin terbuka yang kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan bisnis.

Untuk mengubah hal tersebut tentu membutuhkan komitmen kuat dari penyelenggara dan pemerintah serta yang paling penting peran partai.

Peran partai menjadi ujung tombak dalam memberikan pendidikan politik yang sehat dan mengecilkan politik transaksional ini.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menyarankan penyelenggara pemilu dan pemerintah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri pendanaan calon kepala daerah yang mengikuti pilkada.

Diakui, keberadaan cukong tersebut sangat mencoreng sistem perpolitikan di tanah air.  Menurut pengamat politik Dr Jerry Massi, hal ini bukan lagi white collar crime tapi tindakan konspirasi, dan menyuburkan korupsi.

Menurutnya, jika cukong sudah berdarah-darah membiayai ongkos politik maka sudah dipastikan setelah selesai pilkada para cukong tersebut bakal minta balas jasa politik. Sehingga tabiat mereka bakal merusak demokrasi yang saat ini tengah berkembang di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon demokrasi saat ini bukan hanya prosedural, tapi mungkin juga corrupted democracy yang membuat demokrasi semakin mahal dan menjadi battle of billionaire.  Demokrasi kita dikendalikan, disponsori para cukong.

Keberadaan para cukong dalam mesponsori pilkada harus dicegah. Tentu sangat sulit membongkar dan menyentuh para cukong politik tersebut. Apalagi sistem yang ada yang membuat biaya politik mahal. Sehingga ada peluang para cukong tersebut masuk memanfaatkan kondisi.

praktik cukong politik akan sulit diberantas di Indonesia.