DPR: Gubernur Jangan Arogan, Penghentian Rute Penerbangan Itu Kewenangan Kemenhub

Anugrah
DPR: Gubernur Jangan Arogan, Penghentian Rute Penerbangan Itu Kewenangan Kemenhub
Anggota DPR RI Muhidin M Said

Jakarta, HanTer - Anggota DPR RI Muhidin M Said meminta kepala daerah tidak mengambil keputusan sepihak untuk menghentikan sementara rute penerbangan. Hal ini menyusul rencana Pemprov Kalimantan Barat akan menjatuhkan sanksi terhadap maskapai penerbangan yang membawa penumpang terkonfirmasi COVID-19.

Diketahui, 15 September lalu berdasarkan hasil pengambilan sampel swab acak di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, ditemukan 1 orang penumpang pesawat pelat merah terkonfirmasi COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Kalbar, Harisson mengatakan akan segera menjatuhkan sanksi sesusi peraturan gubernur.

Gubernur Kalbar Sutarmidji sebelumnya mulai tanggal 23 Agustus 2020 selama 14 hari telah menghentikan penerbangan Batik Air rute Jakarta-Pontianak setelah ditemukan enam penumpang positif COVID-19. Larangan itu diberlakukan dengan dalih sebagai upaya menekan penyebaran virus corona di Kalimantan Barat.

Politikus Golkar Muhidin M Said mengatakan, sanksi larangan terbang yang dikeluarkan Sutarmidji dinilai bentuk arogansi daerah. Dalam kasus ini maskapai penerbangan tidak bersalah. Larangan ini jelas merugikan konsumen dan bisnis penerbangan yang tengah menggeliat kembali. Pemerintah harus segera turun tangan.

"Tugas maskapai hanya mengantar penumpang sampai tujuan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kalau ada penumpang yang positif corona bisa lolos ya salahkan petugas kesehatan di bandara dong," papar anggota Komisi XI DPR ini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/9/2020).

Muhidin yang juga wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menjelaskan, setiap penumpang yang dinyatakan layak terbang dan dapat masuk ke dalam kabin pesawat udara untuk melakukan perjalanan udara sudah melalui rangkaian pemeriksaan (verifikasi) dokumen, barang bawaan dan lainnya di bandar udara keberangkatan.

"Penumpang melewati pemeriksaan berlapis, mulai dari persyaratan dokumen hasil uji kesehatan COVID-19 oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan pemeriksaan keamanan oleh petugas aviation security pengelola bandar udara. Operator penerbangan atau maskapai (airlines) bertugas mengangkut penumpang yang sudah memenuhi ketentuan dimaksud ke kota tujuan," paparnya.

Karenanya, lanjut Muhidin, Gubernur Kalbar Sutarmidji tidak memiliki hak untuk menghentikan sementara rute penerbangan dari sebuah maskapai. Jika ada peraturan gubernur terkait itu, Kementerian Perhubungan harus segera turun tangan.

"Wewenang penghentian rute penerbangan itu berada di tangan Direktorat Jenderal Hubungan Udara Kementerian Perhubungan. Kasus ini bukan kesalahan maskapai. Jadi, gubernur juga enggak bisa melarang-larang begitu," ungkapnya.
 
Dalam kasus ini, menurut Muhidin yang dikenal sebagai politisi senior Golkar mengingatkan peran penting petugas KKP di bandara, sangat penting. Karena dialah yang memeriksa seluruh dokumen kesehatan sebelum check in. 

"Bisa jadi petugas KKP-nya lalai sehingga ada penumpang positif COVID-19 lolos. Jadi bukan kesalahan maskapainya,"  ulang Muhidin.

Sebelumnya, diberitakan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto menilai kebijakan Gubernur Kalimantan Barat tidak tepat. Dia mengaku sudah mengirimkan surat untuk menindaklanjuti hal ini.

"Ya kita prihatin dengan kondisi itu, dan kita sudah ada suratnya ya, surat dari kita juga ke gubernur. Kita menyatakan tidak tepat suratnya gubernur itu," ungkap Novie, Senin (24/8/20).

Dia menegaskan Kemenhub tidak sepakat dengan kebijakan penghentian rute. Novie mengaku mendapat keluhan dari maskapai mengenai kebijakan setop operasi. Apalagi, ihwal aturan membuka atau menutup rute adalah wewenang pemerintah pusat melalui Kemenhub.

"Seharusnya yang paling benar ya gubernur koordinasilah dengan pak menteri (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi) atau dengan kami. Tidak terus membuat suatu keputusan sepihak," tuturnya.

Padahal, menurut Novie, sejauh ini koordinasi antara pusat dan daerah sudah cukup baik dengan beberapa rapat yang intensif. Dia menambahkan, ke depan akan melakukan koordinasi lebih intensif dengan kepala daerah lain agar kejadian serupa tidak terulang.