Pilkada 2020 Jangan Sampai Menjadi Tragedi Kemanusiaan

Safari
Pilkada 2020 Jangan Sampai Menjadi  Tragedi Kemanusiaan

Surakarta, HanTer - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm, APU berharap digelarnya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran virus Corona atau Covid-19. Apalagi berdasarkan laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, ada 60 bakal calon kepala daerah dalam Pilkada 2020 yang dinyatakan positif Covid-19.

"Pengalaman 4-6 September (pendaftaran calon kepala daerah)  memang sangat disayangkan karena banyak pelanggaran yang dilakukan, baik itu pelanggaran protokol kesehatan," ujar Dr. Alfitra Salamm, APU usai Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Sidang dan Sosialiasi Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (17/9/2020).

Dr. Alfitra, wabah Covid-19 yang saat melanda Indonesia memang menjadi ujian bagi penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu, serta bagi kepolisian dan TNI. Oleh karena itu Dr. Alfitra berharap saat penetapan peserta Pilkada pada tanggal 24 September 2020 tidak terulang kembali terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Dr. Alfitra juga berharap pada kampanye nanti tidak terjadi pelonggaran disiplin protokol kesehatan yang berpotensi penyebaran Covid-19.

"Tahapan pemilu masih panjang, terutama masa kampanye. Jangan sampai menjadi pelanggaran Pilkada sehingga menjadi klaster penyebaran Covid-19 secara raksasa," paparnya.

Dr. Alfitra mengungkapkan, pengalaman Pemilihan Legislatif (Pileg )2019 ada 700 penyelenggara pemilu termasuk kepolisian yang menjadi korban. Oleh karena itu pihaknya berharap peristiwa gugurnya ratusan penyelenggara pemilu tidak terulang kembali. Karena tanpa Covid-19 pun sudah ratusan penyelenggara pemilu yang menjadi korban.

"Jangan sampai sudah ada Covid-19 menjadi tragedi kemanusiaan dalam politik nasional," tandasnya.

Agar tidak memakan banyak korban, sambung Dr. Alfitra, DKPP memberikan rekomendasi agar protokol kesehatan dilaksanakan secara taat dan disiplin. Selain itu pihak penegak hukum juga harus memberikan sanksi yang tegas sehingga hal - hal yang dikhawatirkan itu terjadi. Oleh karena itu proses pencegahan harus dilakukan dengan melakukan sosialisasi - sosialisasi apa yang dilarang, apa yang boleh di masa pandemi.

"Masyarakat sekarang masih banyak yang belum mengetahui mana larangan mana yang tidak.  Jadi harus ada sanksi tegas," jekasnya.

Terkait ada sejumlah pihak yang menginginkan Pilkada  2020 ditunda, Dr. Alfitra menuturkan, hingga saat ini belum ada wacana diskusi dari pemerintah untuk menunda kembali Pilkada. Agar Pilkada 2020 terlepas dari penyebaran Covid-19 maka protokol kesehatan harus ditegakkan dan dilakukan secara tegas. Kuncinya ada disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan.

"Kalau itu dilaksanakan, saya kira pemikaran teman - teman yang meminta pilkada ditunda tidak menjadi kekhawatiran," tandasnya.

Diketahui Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Hairansyah meminta agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditunda. Permintaan itu menyusul kenaikan kasus Covid-19 di Tanah Air yang terus melonjak. Dia menegaskan, permintaan ini bukan semata-mata 'genit' terhadap suatu isu tertentu, melainkan ada dasar hukumnya.

"Komnas HAM sudah membuat rilis dan memberikan rekomendasi untuk dilakukan penundaan pelaksanaan pilkada. Pertama, bukan karena Komnas HAM bergenit-genit sebagaimana disampaikan seorang anggota DPR, tapi lebih kepada karena ada dasar hukumnya," kata Hairansyah dalam diskusi publik yang digelar Komnas HAM secara virtual, Kamis (17/9/2020).

Dia melanjutkan, dasar hukum permintaan penundaan Pilkada itu merujuk pada Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. "(Undang-Undang) itu mensyaratkan mempertimbangkan penundaan karena pandemi dan bisa dilanjutkan kalau ini sudah berakhir. Jadi da syarat undang-undang yang terpenuhi untuk dilakukan penundaan," ujarnya.

Hairansyah mengatakan, selain alasan kesehatan dan dasar hukum yang dimaksud, permintaan penundaan Pilkada 2020 juga berlandaskan atas pengawasan (monitoring) yang telah dilakukan Komnas HAM sejak awal pandemi terhadap berbagai kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

"Pertama, parahnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi Covid-19 dalam segi regulasi dan tindakan. Kedua, dalam situasi ini akan ada event yang sangat besar yaitu pilkada di sekian ratus kabupaten/kota dan provinsi yang di dalamnya ada kegiatan yang berpotensi terjadi kerumunan, padahal salah satu dari 3M yang dianjurkan, yaitu menjaga jarak," pungkasnya.