Dana BOS Tidak Boleh untuk Keperluan Internal

Safari
Dana BOS Tidak Boleh untuk Keperluan Internal

Jakarta, HanTer - Inisiatif pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan jajarannya diduga kerap dilakukan tanpa ada persetujuan dari Komisi VIII DPR RI. Mulai dari pemangkasan dana BOS/siswa madrasah Rp100 ribu hingga dugaan penyelewengan dana BOS digunakan untuk rapat Kakanwil Jabar ketika dijabat Buchori di tahun 2018-2019.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, penggunaan dana BOS tidak boleh dipangkas atau dipotong. Oleh karena itu Komisi VIII DPR sepakat dengan Kementerian Agama, bahwa dana BOS tidak boleh diganggu gugat artinya tidak boleh ada pemangkasan atau pemotongan.

"Dan masalah pemangkasan dana Rp,100 ribu/siswa oleh Menteri Agama sudah clear," terangnya lewat aplikasi WhatsApp (WA), Rabu (16/9/2020).

Pria yang akrab dipanggil Kang Ace ini menyalahkan penggunaan dana BOS yang diduga digunakan Kepala Madrasah (Kamad) atau Kelompok Kerja Madrasah (KKM) untuk keperluan rapat dengan mantan Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat, Buchori (Kakanwil)`

"Dana BOS tidak boleh digunakan untuk keperluan internal, seperti rapat," ujarnya.

Terkait dugaan penyelewengan dana bos yang diduga digunakan Kepala Madrasah (Kamad) atau Kelompok Kerja Madrasah (KKM) masa kepemimpinan Kakanwil Jawa Barat, Buchori, sankai administrasi dikenakan pada Buchori. Buchori dijatuhkan hukuman non job oleh Kemenag dan diangkat kembali sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Kemenag RI, Nizar menyatakan, dugaan penyelewengan dana BOS bukan kesalahan Buchori saat menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Barat, periode 2018-2019. Karena yang bertanggungjawab menggunakan dana BOS adalah Kepala Madrasah (Kamad), Buchori hanya lalai melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Kelompok Kerja Madrasah (KKM).

"Pak Buchori tidak terbukti melakukan penyelewengan dana Bos dan sudah clear, karena dana bos yang bertanggung jawab adalah Kepala madrasah, Buchori hanya lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kelompok kerja madrasah. Dan pak Buchory sudah dikenakan sanksi jabatan," jelas Nizar.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, mengatakan, inisiatif diluar kesepakatan yang dilakukan antara Komisi VIII DPR dengan Kemenag seperti sudah menjadi tradisi di lingkungan Kemenag.

"Iya seperti jadi tradisi. Seharusnya dalam pergeseran program itu, kementerian agama harus membicarakan pada Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini, DPR komis VIII," terang pria yang biasa disapa Uchok, Kamis (17/9/2020).

Uchok menegaskan, dalam mengatasi pemangkasan dana BOS Rp100 ribu/siswa madrasah seharusnya tidak sebatas selesai di DPR saja, namun, harus dilaporkan ke ranah hukum. Begitu juga dengan dugaan kasus penyelewengan dana BOS pada Kakanwil Jabar, Buchori di tahun 2018-2019, yang digunakan untuk rapat di antaranya, tidak diselesaikan di internal Kemenag saja.

"Masalah pemotongan Rp-100.000 per-siswa madrasah oleh Menteri Agama, seharusnya tidak hanya menggelembung atau pembicaraan di DPR saja. DPR harus melaporkaan ke ranah hukum dan membawanya ke kPK, begitu juga dengan penyelewengan dana bos masa kakanwil Jabar, Pak Buchori di tahun 2019, jangan diselesaikan di internal kementerian agama yang hanya mendapat sanksi administratif, sangat ringan," tutup Uchok.