Kontroversi Bebas Covid-19 Tanpa Vaksin

Safari
Kontroversi Bebas Covid-19 Tanpa Vaksin

Jakarta, HanTer - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan masyarakat Indonesia bisa bebas dari Covid-19 tanpa menggunakan vaksin. Namun bebas dari Covid-19 tanpa vaksin itu hanya bisa terjadi jika masyarakat Indonesia disiplin menjalankan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menerapkan jaga jarak, serta rajin mencuci tangan.

"Memang bisa kita bebas dari Covid-19 tanpa vaksin dengan perubahan perilaku, supaya tidak tertular atau terinfeksi ya menjalankan protokol kesehatan. Itu imunitas masyarakat yang murah," ujarnya menanggapi pernyataan ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo yang meyakini Indonesia bisa bebas dari pandemi Covid-19 tanpa harus menunggu datangnya vaksin, Senin (14/9/2020). 

Menanggapi pernyataan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19,  pemerhati kesehatan, Iskandar Sitorus mengatakan, jika benar masyarakat Indonesia bisa bebas Covid-19 tanpa vaksin maka perlu dipublikasikan lagi dan bila perlu diuji coba. Karena hal tersebut berkonsekuensi jika benar tanpa vaksin bisa atasi Covid-19 maka artinya yang dilakukan pemerintah pusat dan menteri - menteri khususnya Menteri BUMN yang mengadakan vaksin yang diproduksi Sinovac maka akan menjadi mubazir. 

"Dualisme pendapat ini harus diselesaikan oleh pemerintah. Patut diingat bahwa dua hal yang berbeda ini dan menjadi kontraproduksi bersumber dari pemerintah. Hal ini tentu sangat menggelitik dan patut disebut yang mana yang menyesatkan. Perrnyataan dari Satgas atau dari tim persiapan pengadaan vaksin tersebut," ujar Iskandar Sitorus kepada Harian Terbit, Senin (14/9/2020).

Iskandar menyebut, perrnyataan bebas tanpa vaksin, sementara sebelumnya sudah ada kalung anti Covid-19, dan vaksin yang dibuat Sinovac untuk atasi Covid-19 maka menunjukkan pihak - pihak yang menangani Covid-19 belum kompak atau solid untuk mengantisipasi sebaran Covid-19 atau penanganan korban - korbannya. Sehingga di antara pihak tersebut saling mengklaim bisa mengatasi penyebaran Covid-19. 

"Ada ketidakselarasan, ketidaksinkronan kinerja di antara mereka yang ditampilkan kepada publik. Hal ini akhirnya publik menjadi serba ragu. Apalagi kemarin banyak istilah - istilah dalam penanganan Covid-19. Kemarin juga ada yang relawan sudah divaksin dan ternyata vaksinnya kosong. Hal ini menjadi penambah tambal sulam dalam penanganan Covid-19. Kami melihat mereka tidak sejalan untuk penanggulangan Covid-19," paparnya.

Selain itu, lanjut Iskandar, adanya benturan di antara pihak-pihak yang menangani Covid-19 juga karena latar belakang orang yang memimpin penangan Covid-19, entah satgas, atau apa itu, bukan orang yang berbasis pada ilmu kedokteran atau kesehatan yang diakui. Sebagai antisipasi agar tidak terjadi benturan di antara pihak - pihak yang menangani Covid-19 maka disarankan kembalikan saja ke UU Penangulangan Wabah Penyakit Menular.

"UU itu jauh dibentuk sebelum Pak Jokowi jadi presiden.  UU itu penuh dengan kajian dan uji coba. Tapi kita tidak gunakan UU itu untuk menangani Covid-19.  Jangan malu untuk mereduksi yang ada demi kebaikan rakyat Indonesia," tandasnya.

#Corona   #covid-19   #vaksi   #virus