Mahfud: 92 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai Cukong 

Jerry: Merusak Demokrasi Menyuburkan Korupsi

Safari
Jerry: Merusak Demokrasi Menyuburkan Korupsi
Pengamat politik dari Political and Public Policy Stuidies (P3S) DR Jerry Massie PhD

Jakarta, HanTer--Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Rata-rata, kata Mahfud, setelah terpilih para calon kepala daerah ini akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong tersebut. 

Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Political and Public Policy Stuidies (P3S) DR Jerry Massie PhD mengatakan, keberadaan cukong tersebut sangat mencoreng sistem perpolitikan di tanah air. 

"Sangat mencoreng sistem perpolitikan di tanah air. Ini bukan lagi white collar crime tapi tindakan konspirasi, dan menyuburkan korupsi," kata DR Jerry Massie PhD kepada Harian Terbit, Minggu (13/9/2020).

Jerry menegaskan, jika cukong sudah berdarah-darah membiayai ongkos politik maka sudah dipastikan setelah selesai pilkada para cukong tersebut bakal minta balas jasa politik. Sehingga tabiat mereka bakal merusak demokrasi yang saat ini tengah berkembang di Indonesia. 

Jerry menyebut, para cukong membiayai politik karena banyak bakal calon (balon) hanya bermodal dengkul atau spekulasi politik.  "Nah setidaknya mereka ini (balon modal dengkul) yang dibiayai para cukong. Nah setelah terpilih paling tender dan Penunjukan Langsung (PL) proyek-proyek akan dikuasai oleh cukong-cukong ini," jelasnya.

Jerry pun menyarankan agar calon kepala daerah tidak tergantung cukong maka harus menyiapkan cost politiknya sehingga pilkada menjadi ajang demokrasi yang sakral.

"Karena calon tak punya amunisi dan logistik. Ada juga yang menyiapkan cost politik tapi ada pula yang bergantung pada para cukong. Ini kan model politik gambling yang pada akhirnya merugikan dan mengorbankan rakyat. Cara-cara seperti ini (dimodalin cukong) perlu dihilangkan agar nantinya tercipta good and clean goverment," ujarnya.

Jerry menilai, cukong jadi pemodal pemilu bisa ya dihilangkan asalkan para calon kepala daerah untuk taat pada aturan dan UU dibuat jangan hanya untuk Peratuan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) saja. Selain itu UU parpol No 2 Tahun 2018 perlu direvisi juga agar sinkron dengan UU Pemilu atau Pilkada. Jika tidak maka praktik cukong memodali pemilu sulit dihentikan yang pada akhirnya akan membuat aturan yang akan merugikan rakyat. 

Korupsi

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi H. Firli Bahuri, menegaskan bahwa fakta yang ada memang ada korelasi kuat antara korupsi di sektor swasta dengan para kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota. Sehingga praktik korupsi di swasta harus diberantas dengan pencegahan dan penindakan yang tegas.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, Menkopolhukam, benar. Memang sektor swasta juga saat ini tidak terlepas dari praktek-praktek korupsi dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya dalam Pilkada. Pihak swasta yang berperan sebagai sponsor paslon, pada akhirnya akan melakukan praktek kolusi dan korupsi, baik pada saat Pilkada berlangsung dan setelahnya jika paslon yang disponsorinya menang dan memegang jabatan sebagai Kepala Daerah,” kata Firli menjawab pertanyaan media, Minggu (13/9/2020).

Firli menyebut, fakta bahwa para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) itu sumber dana pilkada dari kalangan swasta, maka menurut dia perlu adanya perbaikan sistem politik dan pilkada.  “Jadi sistem politik dan pilkada yang perlu diperbaiki. Selain itu, pemberantasan korupsi perlu pendekatan pendidikan masyarakat dan pencegahan,” tegasnya.

Untungkan Cukong

Melalui kanal Youtube resmi Pusako FH Unand, Jumat (11/9/2020) saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Rata-rata, kata Mahfud, setelah terpilih para calon kepala daerah ini akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong tersebut. 

"Di mana-mana, calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan," jelasnya.

Sejak Pilkada langsung yang sistem pemilihannya dilakukan oleh rakyat, kata Mahfud, para cukong banyak yang menabur benih bersama para kontestan Pilkada. Mahfud tak mengatakan para calon yang dibiayai para cukong ini juga ada di Pilkada Serentak 2020 yang telah memulai masa tahapan. Dia hanya mengatakan kerja sama antara calon kepala daerah dengan para cukong ini sudah pasti terjadi.