DPR RI : RUU Cipta Kerja Memang Dibutuhkan Pemerintah

Danial
DPR RI : RUU Cipta Kerja Memang Dibutuhkan Pemerintah
Anggota Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi

Jakarta, HanTer - Anggota Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi menilai logis alasan pemerintah membutuhkan RUU Cipta Kerja. Baidowi mengatakan RUU Cipta Kerja sangat dibutuhkan pemerintah saat ini untuk meningkatkan iklim investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

“RUU Cipta Kerja dibutuhkan oleh pemerintah. Tujuannya satu meningkatkan iklim investasi. Kedua menciptakan lapangan pekerjaan. Namanya saja RUU Cipta Kerja. Kalau kemudian RUU ini yang bermasalah itu yang kita hindari,” ujar Baidowi.


Baidowi menjelaskan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, regulasi perizian investasi di Indonesia sangatlah rumit dan berbelit-belit. Menurutnya, hal ini lah yang kemudian membuat investasi susah masuk ke Indonesia atau bahkan berpindah ke negara lain.

“Banyaknya investasi asing tidak memilih Indonesia sebagai tujuan investasi itu semakin besar. Bahkan yang pindah ke Asia Tenggara lainnya sebut saja Vietnam dan Kamboja itu juga banyak. Kenapa? Salah satu diantaranya karena berbelit-belitnya perizinan di Indonesia,” jelas Baidowi dalam diskusi webinar bertema ‘Bagaimana Posisi dan Nasib Pekerja Dalam RUU Cipta Kerja’ yang digelar Cokro TV, Jumat (11/9/2020). 

“Kemarin kita mensimulasikan coontoh saya perizinan untuk mendirikan Gedung saja di Malaysia dan Singapura itu hanya delapan-sembilan tahap, di Indonesia ada 18 tahap .Coba bayangkan siapa yang mau investasi kalau ada 18 tahap keburu bangkrut dan tidak selesai-selesai. Maka kami memahami pemerintah ingin menyederhanakan regulasi di antaranya melakukan omnibus law membabat semua peraturan khususnya terkait perizinan yang berbelit-belit,” sambung Baidowi.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak akan mengambil kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah, kata Baidowi, akan tetap diberi kewenangan untuk memberikan perizinan hanya saja diberikan batas waktu.

“Ketika batas waktu itu terlampaui sementara syaratnya terpenuhi tidak juga diterbitkan izinnya maka diambil alih penerbitan izinnya oleh pemerintah pusat. Itu kan bagus salah satu terobosan. Kita tahu lah bagaimana faktanya di lapangan seperti apa,” ulas Baidowi.

Baidowi berharap RUU Cipta Kerja bisa selesai dengan baik agar bisa menjadi menjadi instrument hukum pemulihan ekonomi pasca pandemi. Mengingat ekonomi Indonesia terpuruk di masa pandemi.

“Kita harapkan RUU Cipta Kerja ini ketika selesai salah satunya bisa menjadi instrument hukum pemulihan ekonomi khususnya pasca pandemi,” kata Baidowi.