KPK Endus Petahana Main Dana Covid-19 untuk Pilkada 2020

Safari
KPK Endus Petahana Main Dana Covid-19 untuk Pilkada 2020

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kepala daerah sekaligus juga calon petahana yang bermain-main dengan anggaran penanggulangan virus corona, padahal daerah tersebut tidak terlalu terdampak wabah Covid-19. Temuan tersebut diperoleh KPK setelah melakukan penelaahan terhadap refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) sejumlah daerah.

"KPK melakukan telaah terhadap dana-dana refocusing yang kemarin, di mana kepala daerah menganggarkan dengan pertimbangan apakah daerah tersebut akan melakukan Pilkada atau tidak. Kita menemukan di beberapa wilayah yang sangat tidak masuk akal, korban covidnya sedikit tapi refocusing-nya sangat tinggi. Ternyata itu para petahana yang akan maju (Pilkada) juga," ujar Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Rabu (9/9/2020).

Lili tidak menyebutkan secara spesifik kepala daerah mana saja yang bermain-main dengan anggaran penanganan corona. Hanya saja, Wakil Ketua LPSK itu mengatakan bahwa daerah tersebut berada di provinsi Jawa Timur. Ia menyatakan KPK telah menegur kepala daerah yang dimaksud sebagai upaya mencegah terjadinya perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.e

"Kita tidak bisa sebut kabupatennya, ya, tapi yang pasti itu di wilayah Jawa Timur. Kita sudah menegur dan mengingatkan agar dinormalkan dan diwajarkan karena kita tidak ingin ini mengarah kepada pidana. Lebih bagus dicegah," jelasnya.

KPK sendiri telah membentuk 15 satuan petugas (Satgas) yang bekerja di bidang pencegahan korupsi terkait penanganan pandemi Covid-19.

Belasan Satgas tersebut bekerja sama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menganalisis dan memberi rekomendasi terkait permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19.

Penyimpangan

Peniliti Senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah mengatakan, adanya petahana yang berani memainkan dana penanggulangan Covid-19 untuk kepentingan pilkada merupakan praktik penyimpangan. Karena memang dari awal pengelolaan dana Covid-19 rawan disalahgunakan.Selain karena jumlah yang besar yakni mencapai Rp1000 triliun namun kontrolnya sangat lemah.

"Secara regulasi, sebenarnya sejak awal pemerintah membuka peluang akan potensi penyimpangan dengan mengatur semua aktivitas transaksi dengan Covid-19 tidak bisa dianggap korupsi. Dan ini aturan yang konyol sebenarnya," ujar Syamsuddin Alimsyah kepada Harian Terbit, Rabu (9/9/2020).

Menurut Syamsuddin, regulasi yang rawan penyimpangan tersebut menjadikan peluang terutama bagi petahana untuk memainkannya. Dana penanggulangan Covid-19 yang besar tentu menjadi angin segar bagi penjahat keuangan untuk mengerukknya. Oleh karena itu KPK sejatinya harus bekerja ektra keras untuk mengawasi dana Covid-19.

#KPK   #korupsi   #corona   #covid-19   #pilkada   #pemilu