BKSAP DPR RI Tegaskan Pentingnya Stabilitas Kawasan Dalam Masa Pandemi 

Danial
BKSAP DPR RI Tegaskan Pentingnya Stabilitas Kawasan Dalam Masa Pandemi 
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. Fadli Zon

Jakarta, HanTer - Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. Fadli Zon memimpin delegasi Indonesia dalam sidang Komisi Politik di General Asembly AIPA ke 41 yang diselenggarakan secara daring Rabu (9/9/2020). 

Dalam sidang tersebut politisi Gerindra itu juga didampingi oleh Putu Supadma Rudana yang merupakan Wakil Ketua BKSAP DPR RI dan Didi Irawady Samsudin dari Fraksi Demokrat sebagai anggota delegasi.

Di sidang itu Delegasi Indonesia memperjuangkan dua draft resolusi. Yang pertama mengenai pentingnya stabilitas kawasan, dalam masa pandemi khususnya dalam konteks isu Laut Tiongkok Selatan, dan yang kedua mengenai Bantuan Kemanusiaan bagi Pengungsi Rohingya di Rakhine.

Mengenai draft resolusi pertama, Fadli Zon menekankan pada pentingnya stabilitas dan perdamaian di kawasan terutama pada masa pandemi ini, guna memperkuat kerjasama antar negara ASEAN dalam mengurangi penyebaran Covid-19 dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Sedangkan terkait draft resolusi kedua, Fadli Zon menyesalkan pendirian Parlemen Myanmar yang menolak usulan DPR RI tentang perlunya penguatan dari parlemen, atas kesepakatan diantara pemerintah negara ASEAN.

"Ini terkait dukungan bagi Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan, menjamin proses repatriasi yang aman dan bermartabat bagi para pengungsi Rohingya di Rakhine. Terlebih, ketika masalah di Rakhine tersebut telah menciptakan efek "spill over" di kawasan," ujar Fadli Zon, Rabu (9/9/2020).

Lanjutnya, efek "spill over" yang dimaksud mengarah kepada manusia perahu dari Rakhine yang menjadi perhatian tidak hanya Indonesia, tetapi juga sebenarnya negara lain di kawasan, terutama pada masa pandemi ini.

Oleh karena itu ditegaskan posisi DPR RI terkait isu kemanusiaan di Rakhine, Ketua BKSAP kukuh bahwa apabila Komisi Politik tidak dapat mencapai konsensus atas usulan Indonesia, maka Sidang Komisi Politik pada AIPA General Assembly tahun ini, tidak bisa menghasilkan Resolusi apapun.