Soal Agen Radikalisme Good Looking, Menag Harus Bertaubat dan Perlu Minta Maaf Kepada Umat Islam

Safari
Soal Agen Radikalisme Good Looking, Menag Harus Bertaubat dan Perlu Minta Maaf Kepada Umat Islam

Jakarta, HanTer - Pernyataan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang menilai paham radikal masuk melalui orang berpenampilan menarik atau good looking dan memiliki kemampuan agama yang baik dikecam berbagai kalangan. Selain gegabah, pernyataan Menag tersebut menimbulkan kegaduhan dan menunjukkan yang bersangkutan gagal paham terhadap umat Islam. Menag diminta bertaubat dan minta maaf kepada umat islam.

“Pernyataan Menag itu kacaudan tidak nyambung, juga menunjukkan Fachrul Razi tidak nyambung alias gagal faham terhadap agama Islam. Sejak diangkat pak menteri ini sepertinya dapat tugas bukan ngurusin keagamaan tapi ngurusin radikal yang terindikasi hanya untuk menyudutkan Islam," ujar Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Ustadz Slamet Maarif kepada Harian Terbit, Selasa (8/9/2020).

Atas ucapan dan pernyataan yang kontroversial tersebut, Ustadz Slamet Maarif menyarankan agar Fachrul Razi untuk bertaubat dan meminta maaf kepada umat Islam. Taubat dan minta maaf harus dilakukan agar para hafidz Qur'an tidak sakit hati dan Allah SWT menurunkan teguran disisa umur Fachrul Razi. Karena jika teguran sudah diturunkan maka akan sangat menyakitkan.

"Bertaubat dan minta maaf serta buang penyakit Islamphobia," tandasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR Nurhasan Zaidi menyayangkan pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi terkait radikalisme. Menurutnya, pernyataan Menteri Agama tersebut gegabah dan merupakan pernyataan tanpa bukti dan tidak komprehensif.

Politisi Fraksi PKS ini sangat menyesalkan kejadian tersebut dan meminta Menteri Agama segera meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataannya. "Lebih baik Menteri Agama instropeksi diri dan bebenah ke dalam. Fokus pada tupoksinya memperbaiki kualitas Madrasah dan Penyuluh Agama,” kata Nurhasan.

Harus Bijak

Sementara itu, Pimpinan Majlis Ta'lim Was Sholawat An Nur, Purwakarta, Jawa Barat, Ustadz Anugrah Sam Sopian juga mengatakan,

sebagai Menteri Agama dapat lebih bijak dalam bersikap dan berkomentar. Jangan sampai pernyataan Fachrul Razi justru membuat polemik di tengah masyarakat sebagaimana yang terjadi dewasa ini.

"Seharusnya Menteri Agama bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga para hafiz Qur'an, dengan memperhatikan kehidupannya, menjaga wibawanya, memberikan fasilitas dan mempermudah urusannya," jelasnya.

Para hafiz Qur'an, ujar Ustadz Anugrah Sam Sopian, merupakan benteng agama dan penjaga bangsa. Jangan sampai senantiasa mengaikatkan radikalisme dengan orang Islam dan ajaran keagamaannya.

Saat ini, lanjutnya, sudah banyak program dan pernyataan Menteri Agama yang menjadi kegaduhan di tengah umat. Contoh seperti pernyataan tentang "good looking" dan program sertifikasi dai dan ulama.

"Daripada mengurusi sertifikasi ulama, lebih baik gunakan kekuasaan Menteri Agama untuk melawan segala bentuk kemungkaran dan aneka kemaksiatan seperti perjudian, pelacuran, pesta seks, gay, dan lesbi yang secara jelas-jelas bertentangan dengan agama dan merusak moral anak bangsa," tandasnya.

Menyakitkan

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyiddin Junaidi juga menyebut, pernyataan Menag Fachrul Razi yang mengatakan paham radikal masuk melalui orang berpenampilan menarik atau good looking dan memiliki kemampuan agama yang baik sangat menyakitkan. Oleh karena itu, pernyataan Menag itu harus ditarik.

"MUI minta agar Menag menarik semua tuduhannya yang tak mendasar karena itu sangat menyakitkan dan mencederai perasaan umat Islam yang sudah punya andil besar dalam memerdekakan negara ini dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata," kata Muhyiddin Junaidi, Jumat (4/9/2020) lalu.

"Pernyataan tersebut justru menunjukkan ketidakpahaman Menag dan data yang tak akurat diterimanya. Seakan yang radikal itu hanya umat Islam dan para huffaz Al-Qur`an. Seharusnya Menag yang berlatar belakang militer lebih mengerti tentang peran umat Islam Indonesia dan menjadikannya sebagai rujukan untuk menciptakan stabilitas nasional, persatuan dan kemajuan di tengah kebinekatunggalikaan," katanya.

Ketua Hubungan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah itu juga menyindir Fachrul yang dianggap kerap menyudutkan umat Islam sejak menjabat Menag. Padahal, kata Muhyiddin, ada pengikut agama lain juga yang melakukan gerakan radikal.

Menag tak boleh mengeneralisir satu kasus yang ditemukan dalam masyarakat sebagai perilaku mayoritas umat Islam. Sejak jadi Menag, yang dijadikan kambinghitamkan adalah umat Islam. Ia sama sekali tak pernah menyinggung pengikut agama lain melakukan kerusakan bahkan menjadikan rumah ibadah sebagai tempat untuk mengkader para generasi anti-NKRI dan separatis radikalis yang jelas musuh bersama," tutur Muhyiddin.

Kegaduhan

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan Fachrul Razi yang kerap menimbulkan kegaduhan. Mulai pernyataan soal celana cingkrang hingga institusi pemerintah yang berpeluang disusupi paham radikal melalui anak yang good looking.

"Komisi VIII juga menyayangkan pernyataan Pak Menteri yang sering menimbulkan kontra di publik dan menimbulkan kegaduhan. Mulai dari larangan cadar, celana cingkrang, dan terbaru ungkapan Menteri Agama, yaitu institusi pemerintah memiliki banyak peluang untuk disusupi paham radikal yang diawali mengirimkan anak good looking untuk mendapatkan simpati, seperti anak yang menguasai bahasa Arab dan hafal Al-Qur'an," imbuhnya.

Penjelasan Dirjen

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin menjelaskan maksud pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi soal masuknya paham radikalisme ke masjid. Menurut Kamaruddin, Fachrul Razi hanya memberikan ilustrasi terkait pernyataannya tersebut.

"Statemen Menag tidak sedang menuduh siapapun. Menag hanya mengilustrasikan tentang pentingnya memagari agar ASN yang dipercaya mengelola rumah ibadah tidak memiliki pandangan keagamaan ekstrem bahkan radikal yang bertentangan dengan prinsip kebangsaan," jelas Kamaruddin melalui keterangan tertulis, Jumat (4/9/2020).

Menurutnya, substansi yang harus ditangkap adalah perlunya kehati-hatian pengelola rumah ibadah, terutama yang ada di lingkungan Pemerintah dan BUMN, agar mengetahui betul rekam jejak pandangan keagamaan jemaahnya.