Staf Ahli Direksi BUMN Pemborosan Uang Negara

Safari
Staf Ahli Direksi BUMN Pemborosan Uang Negara
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) Adi Kurniawan tidak mendukung kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, yang mengizinkan direksi BUMN mempunyai staf ahli. 

Dalam Surat Edaran Nomor SE-9/MBU/08/2020, Erick Thohir mengizinkan hingga lima staf khusus direksi dengan honor maksimal Rp 50 juta per orang per bulan.

"Itu namanya pemborosan uang negara di tengah situasi pandemi dan ruginya perusahaan-perusahaan di BUMN," kata Adi Kurniawan kepada Harian Terbit, Senin (7/9/2020).

Adi menilai, kebijakan yang salah tersebut maka menunjukan Erick Thohir telah gagal total dalam mengelola BUMN. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengevaluasi Erick Thohir untuk duduk di Kabinet Indonesia Maju (KIM). Karena sudah jelas penambahan staf ahli adalah pemborosan uang negara sehingga kebijakan tersebut tidak perlu didukung.

Agar tidak merugikan rakyat, Adi pun menyarankan agar Erick fokus saja membenahi kerugian yang terjadi di BUMN. Erick harus menunjukkan bahwa BUMN bukan sebagai bahan bancakan serta membagi-bagi jatah kursi negara. Karena saat ini kondisi keuangan negara hampir bangkrut. Oleh karena itu BUMN sebagai badan usaha negara harus memberikan pemasukan bagi keuangan negara bukan malah membuat rugi.

Sementara itu anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi juga mempertanyakan langkah Menteri BUMN Erick Thohir, yang mengizinkan direksi BUMN mempunya staf ahli. Alasannya, langkah Erick tidak tepat. Sebab, staf ahli diberikan kepada pemegang jabatan politis untuk membantu teknis keahlian. Sedangkan direksi BUMN merupakan jabatan profesional, seharusnya ahli dalam menjalankan tugasnya.

"Direksi BUMN itu jabatan profesional-ahli, sehingga tidak pas jika masih dibantu Staf Ahli. Direksi BUMN juga sudah punya ratusan karyawan yang sudah memiliki keahlian. Tugas mereka membantu direksi," kata Achsanul, Senin (7/9/2020).

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan, semua pengangkatan direksi sudah mempertimbangkan aspek profesional. "Kita pasti punya pertimbangan profesional untuk ini semua," ujarnya.