Kasus Djoko Tjandra, Bukti Hukum Diatur Cukong dan Oligarki

Safari
Kasus Djoko Tjandra, Bukti Hukum Diatur Cukong dan Oligarki

Jakarta, HanTer - Penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) buruk, bisa diatur cukong dan para oligarki. Penilaian penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ini dibenarkan pakar hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Timur, Ahmad Suryono, SH.MH.

“Saya sependapat hukum di era Presiden Jokowi bisa diatur cukong. Dalam kasus Djoko Tjandra saja begitu terang benderang alur permainan mafia hukum yang terjadi di Mabes Polri, belum lagi soal Harun Masiku yang sampai saat ini seperti enggan untuk diungkap. Jadi menurut saya, eksistensi negara salah satunya bisa diukur dengan tertib hukum sehingga wibawa negara dapat terlihat," ujar Ahmad Suryono, SH., MH kepada Harian Terbit, Minggu (6/9/2020).

Menurut Suryono, tidak berwibawanya hukum di Indonesia juga karena kepolisian dan kejaksaan yang merupakan cabang kekuasaan eksekutif di bidang penegakan hukum yang keduanya langsung bertanggungjawab kepada Presiden, sehingga tidak dapat dipungkiri Presiden lemah mengontrol keduanya. Dengan kata lain, ada "kekuatan lain" selain Presiden yang mengatur kedua institusi tersebut, namun tidak terlihat secara kasat mata.

"Pak Novel yang juga eks Polri, tentu memahami betul kultur dan tabiat mantan institusinya tersebut. Dalam konteks ini, Presiden diperlukan ketegasannya untuk bisa mengendalikan Polri dan Kejaksaan, sehingga keduanya taat dan patuh terhadap kebijakan Presiden di bidang penegakan hukum," paparnya.

"Kesimpulannya, negara jangan sampai kalah dengan mafia atau cukong atau apapun namanya. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa mafia dan cukong tunduk dan sepenuhnya patuh pada kepentingan negara, bukan sebaliknya," tambahnya.

Sementara itu praktisi dan pengamat hukum, Syahrir Irwan Yusuf, SH mengatakan, jika yang dimaksudkan praktek-praktek oligarki dan cukong sudah mencengkram hukum saat ini, sambung Syahrir maka bisa benar dan bisa juga tidak. Karena yang sesuai yang dijelaskan tadi bahwa sesuatu hal tersebut terjadi karena hubungan kausalitas.

Oleh karena itu Syahrir berpendapat lebih baik aturan hukum, peraturan perundangan ditinjau kembali. Kembali saja kepada pemilihan melalui lembaga-lembaga perwakilan, yang sesuai dengan sila keempat Pancasila.

"Karena secara kualitas, menurut saya Indonesia masih belum siap untuk menjalankan pemilu langsung secara demokratis dengan berdasar pada aturan hukum yang sesungguhnya. Secara kuantitas atau secara formal kelihatan sudah seperti berjalan demokratis. Namun secara kualitas demokrasi, kualitas menjunjung aturan hukum/ perundangan sesungguhnya masih jauh dari harapan," paparnya.

Buruk

Diketahui, penyidik KPK Novel Baswedan menyatakan buruknya penegakan hukum di daerah dan nasional. Menurutnya, pemerintahan saat ini tak memprioritaskan penegakan hukum, sehingga merusak tatanan penegakan hukum di daerah dan nasional.

"Penegakan hukum bahkan bisa diatur. Mohon maaf, oleh cukong, kelompok oligarki. Jadi suatu kasus yang nyata, bisa diputar sedemikian balik," kata Novel terkait potensi politik uang pada kepala daerah atau pun jelang Pemilihan Kepala Daerah dalam sebuah webinar, Sabtu (5/9/2020).

Novel menyebut penegakan hukum yang buruk berpotensi membuat permainan uang dalam politik menjadi tinggi.  "(Penegakan hukum) luluh lantak. Saya enggak ingin bicara pesimisme dan inginnya optimisme. Tapi ini faktanya," tuturnya.

Bahkan,  katanya, tak sedikit penegakan hukum yang menjual perkara dan berbuat curang sehingga tak heran jika banyak penegak hukum yang memiliki harta luar biasa.

"Justru korupsi yang banyak di penegakan hukum dengan menjual perkara dan menggadaikan kewenangan," beber Novel.

Novel sendiri merupakan korban penyiraman air keras beberapa waktu lalu. Dalam sidang Juli lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus penyiraman air keras tersebut.

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut selama 2 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Djuyamto membacakan amar putusan saat itu.

Namun, Novel sebelumnya mengatakan vonis terhadap dua terdakwa penyiraman air keras, yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, semakin mengkonfirmasi bahwa peradilan dipersiapkan untuk gagal untuk mengungkap aktor sebenarnya di balik peristiwa tersebut. Kejanggalan itu menurut Novel, antara lain tidak dihadirkannya tiga saksi penting ke muka persidangan, hingga absennya gelas atau botol yang menjadi medium penyerangan.

#Djokotjandra   #bin   #icw