KAMI: Utamakan Keselamatkan Rakyat Dari Covid-19 Ketimbang Bantu Pengusaha Besar

Safari
KAMI: Utamakan Keselamatkan Rakyat Dari Covid-19 Ketimbang Bantu Pengusaha Besar

Jakarta, HanTer - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memahami bahwa pandemik Covid-19 merupakan tanggungjawab bersama untuk menanggulanginya. Pemerintah lebih diminta memprioritaskan kepentingan rakyat secara umum, pemerintah justru mengalokasikan anggaran Covid-19 untuk membantu pengusaha besar hingga BUMN yang sudah merugi sejak sebelum pandemik.

Terakait hal ini KAMI menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, meminta pemerintah mengutamakan penyelamatan rakyat dari Covid-19 daripada menyelamatkan perusahaan dari defisit. "Kesehatan duluan, stimulus ekonomi kemudian," kata Deklarator/Presidium KAMI Din Syamsudin dalam keterangannya yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Kedua, KAMI mendesak pemerintah untuk menyelamatkan UMKM yang sedianya melibatkan banyak tenaga kerja daripada menyelamatkan perusahaan/pengusaha besar yang hanya ingin kaya dan semakin kaya.

Ketiga, pemerintah diminta memperhatikan tenaga kerja bangsa sendiri dari pada memanjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Republik Rakyat China.

"Mari berdiskusi atau berdebat tentang substansi. Menanggapi serangan terhadap pribadi dan pengalihan opini hanya merendahkan diri sendiri," ujar Din.

Pengusaha Besar

Menurut DIN, KAMI meminta Pemerintah selaku pemangku amanat rakyat dituntut berbuat lebih banyak dan serius. Antara lain dengan mengalokasikan dana memadai untuk Alat Pelindung Diri (APD), biaya Swab Test, bantuan pulsa gratis bagi siswa/mahasiswa yang harus belajar dari rumah hingga subsidi bagi Wong Cilik yang menganggur.

“Alih-alih memprioritaskan kepentingan rakyat secara umum, pemerintah justru mengalokasikan anggaran Covid-19 untuk membantu pengusaha besar hingga BUMN yang sudah merugi sejak sebelum pandemic,” paparnya.

"Dari anggaran sekitar Rp900 triliun, hanya Rp 25,7 triliun (yang disetujui) untuk penanggulangan Covid melalui Kemenkes. Porsi terbesar dari anggaran itu dialokasikan untuk membantu korporasi, BUMN, termasuk BPJS yang tidak berandil membantu pasien Covid-19," ujar Din.

Akibatnya, lanjut mantan Ketua Umum PP Muhammdiyah ini, rakyat terpaksa membayar sendiri biaya Rapid Test dan Swab Test, termasuk nanti baru membayar biaya vaksin yang cukup mahal.

Sejurus dengan itu, Din menilai pemerintah perlu memperbaiki manajemen penanggulangan Covid-19. Sehingga, kata dia, dapat menahan laju persebaran yang masih tinggi bahkan dinilai secara internasional terburuk keempat dari bawah.

"Gerakan Moral KAMI mendesak Pemerintah seyogyanya dari awal mengatasi masalah kesehatan duluan, dan stimulus ekonomi kemudian," tuturnya.

Terkait tuntutan KAMI, pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 yang saat ini mencapai Rp1000 triliun namun peruntukannya hanya untuk perusahaan besar, bukan untuk rakyat, sudah sangat salah sasaran. Karena harusnya anggaran penanganan Covid-19 untuk memperkuat ekonomi rakyat. 

"Karena salah sasaran maka adanya dana penanganan Covid-19 justru makin menciptakan kesenjangan ekonomi dan membuka celah korupsi. Apalagi alokasi terbesar anggaran tersebut lebih banyak untuk korporasi," ujar Aminudin kepada Harian Terbit, Kamis (3/9/2020).

Menurut Aminudin, idealnya dana penanganan Covid-19, sebanyak 70% untuk jaring pengaman sosial. Anggaran tersebut bisa diberikan kepada masyarakat terutama petani dan nelayan untik memperkuat ketahanan pangan. Selain itu dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), penambahan sembako, subsidi gas 3kg, penambahan subsidi untuk BBM, diskon tarif listrik bagi pelanggan 900 VA non-subsidi serta 1.300 VA.

#Kami   #dinsyamsuddin   #tokoh   #nkri   #jokowi   #rakyat   #miskin