Banyak Kejanggalan, BPK Diminta Investigasi Proyek SATRIA

Safari

Jakarta, HanTer - Ditengah pandemi COVID-19 masih menghantui perekonomian Indonesia, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), tetap bersikukuh untuk meluncurkan satelit multifingsi SATRIA (Satelit Indonesia Raya). Bahkan,  Kamis (3/9/2020), BAKTI berencana akan melakukan penandatanganan kerja sama atau Preparatory Work Agreement (PWA) untuk dimulainya konstruksi satelit multifungsi SATRIA.

 

Proyek ambisius yang awalnya digagas oleh Menkominfo Rudiantara ini rencananya akan ‘menguras’ APBN tidak kurang dari Rp 21 triliun untuk pengadaan satelit dan peluncurannya (space segment). Kemungkinan dana yang akan dikeluarkan pemerintah akan lebih dari Rp 80 triliun karena BAKTI harus menyediakan 150 ribu titik layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia.

 

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengingatkan kembali kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, untuk mempertimbangkan untung ruginya BAKTI meluncurkan SATRIA. Selain karena harga satelit dan peluncurannya yang sangat mahal harusnya pemerintahan Jokowi juga dapat fokus terlebih dahulu menangani dan memulihkan ekonomi pasca COVID-19.

 

"Pak Jokowi, ini bukan yang pertama kali kami mengingatkan pemerintah agar membatalkan SATRIA. Perlu diperhatikan bahwa SATRIA itu tidak akan bisa membantu pemerintah dalam penyediaan internet untuk menghadapi kondisi new normal dalam waktu dekat. Peluncurannya saja baru akan dilakukan di tahun 2023, itupun kalau tidak terjadi kegagalan peluncuran”, ujar Uchok di Jakarta, Kamis (3/9/2020).

 

Uchok mengakui, saat ini pemerintah memang  belum mengeluarkan dana untuk konstruksi SATRIA karena ada pinjaman dari investor. Namun nantinya pemerintah harus menggembalikan pinjaman tersebut beserta imbal hasilnya. Padahal BAKTI juga memiliki kewajiban pembayaran konstruksi Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah dan Palapa Ring Paket Timur.

 

Uchok sangat berharap pemerintahan Jokowi menjadikan kasus Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang menggunakan dana USO sebagai pengalaman berharga, sehingga kasus tersebut tidak terjadi lagi. Uchok mengingatkan Pemerintah untuk tidak gegabah mendengarkan bujuk rayu BAKTI agar SATRIA tidak memiliki nasib serupa dengan MPLIK.

 

“Seharusnya Presiden Joko Widodo berkaca kepada kasus MPLIK sebagai pengalaman kelam bagi proyek pengadaan sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah 3T. Dari perhitungan saya dana USO yang disetorkan operator tak akan pernah mencukupi untuk membayar proyek SATRIA dan membayar kewajiban konstruksi Palapa Ring yang sudah berjalan. Jika BAKTI hanya mengandalkan dana dari operator telekomunikasi yang membayar USO, saya pikir itu tidak akan pernah cukup. Nantinya Pemerintah dan DPR harus mengalokasikan tambahan dana lagi terutama membayar hutang kepada investor,” jelasnya.

 

Melihat konsorsium kreditur dari Perancis yang akan membiayai proyek SATRIA, pengamat kebijakan keuangan ini pesimis SATRIA akan berhasil diselesaikan konstruksinya hingga mengorbit. Menurutnya pasca COVID-19 melanda, investor yang masih memiliki dana dan mau memberikan pinjaman hanya berasal dari China.

 

“Sebenarnya pemilihan investor dari Cina untuk pendanaan SATRIA beberapa waktu lalu sudah benar. Karena yang memiliki dana kuat saat ini berasal dari Cina," paparnya.

 

Namun, sambung Uchok, entah bagaimana investor dari China urung memberikan pinjamannya. Kejanggalan ini yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah. Jangan-jangan investor dari China sudah tahu keanehan proyek SATRIA dan potensi masalah menanti. Agar tidak terjadi polemik berkepanjangan dan tak akan memberikan beban yang besar kepada negara dikemudian hari mungkin sebaiknya BPK dapat melakukan investigasi terhadap proyek-proyek BAKTI, termasuk SATRIA.

 

"Tujuannya agar akuntabilitas penggunaan dana negara lebih baik dan transparan. Jangan sampai nanti anak cucu kita yang menanggung hutang Negara,” pungkasnya.