Din Syamsuddin: Pers Miliki Tanggungjawab Cerdaskan Kehidupan Bangsa

Safari

Jakarta, HanTer - Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN PIM) Din Syamsuddin mengatakan,  peran pers di Indonesia mempunyai tanggung jawab edukasi dan moral dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanggung jawab itu sebagaimana frasa yang tertuang dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

 

"Pers nasional memiliki tanggung jawab edukatif dan fungsi moral," ujar Din dalam Sarasehan Kebangsaan #31 bertema 'Masihkah Pers Berkontribusi Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia' yang digelar DN PIM, Selasa (1/9/2020).

 

Din menegaskan, bahwa pers memiliki tanggung jawab moral berupa mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia menegaskan, banyak sejarawan dan pengamat menelaah, frasa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan sekadar sistem pendidikan nasional. Melainkan juga sistem dalam melakukan pencerahan kehidupan bangsa.

 

"Pers memiliki tanggung jawab itu," tegasnya.

 

Din meyakini, bahwa peran pers sangat vital dalam membangun kehidupan bangsa. Pers mempunyai fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa secara bersama-sama. "Pers dengan fungsinya membentuk opini publik sangat vital dalam rangka mendorong, memotivasi, bahkan memobilisasi rakyat untuk membangun negaranya bersama-sama," tandasnya.

 

Tantangan Kemerdekaan Pers

 

Sementara itu Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ilham Bintang mencatat ada lima hal yang menjadi tantangan terhadap kemerdekaan pers di tengah demokrasi saat ini.Tantangan yang dihadapi pers adalah pemerintah, preman, pemilik modal, profesi, dan buzzer. Ilham menyebut,  pemerintah menjadi tantangan pertama terhadap kemerdekaan pers.

 

Kendati demikian, sambung Ilham, tantangan berupa tekanan dari pemerintah dinilai menurun secara formal. Tekanan yang tinggi terhadap kemerdekaan pers datang dari perilaku premanisme yang kerap mengancam kerja-kerja jurnalis. Sementara, tantangan berikutnya berasal dari pemilik modal dalam industri media.

 

Ilham menuturkan, selama ini, pemilik modal kerap mengakomodasi kegelisahan pemerintah. Sehingga, pemilik modal diduga mempunyai kontribusi mengganggu kenyamanan bekerja para pemimpin redaksi sebuah media. Selain itu tantangan profesi berangkat dari wartawan itu sendiri yang disebabkan karena tidak profesional dalam menjalankan kerja-kerja jurnalisme.

 

Tantangan terakhir, adanya buzzer yang ramai di media sosial (medsos). Menurutnya, buzzer berperan memberikan tekanan dan gangguan untuk melemahkan peran pers.

 

"Buzzer ikut mengganggu yang memang bertujuan untuk melemahkan peran pers," paparnya.