Status PKPU Tak Hambat Operasional KSP SB

Safari
Status PKPU Tak Hambat Operasional KSP SB
Ilustrasi

Jakarta, HanTer - Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2020) lalu. Selama proses di pengadilan, KSP SB telah berupaya secara maksimal mulai dari perkara PKPU pertama, perkara PKPU ke-2, perkara PKPU ke-3 untuk selalu berjuang agar hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terjadi.

"Kamipun sudah berusaha dan bekerja keras dengan berbagai cara untuk mencari dana likuiditas baik dengan cara menjual asset-asset yang dimiliki, mengajukan pinjaman kepada lembaga-lembaga keuangan, mencari investor baik perorangan maupun institusi," ujar Suhatan Nasution, SH,kuasa hukum KSB dalam keterangannya, Jumat (28/8/2020).

Namun, sambung Suhatan, semua usaha tersebut belum menghasilkan likuiditas yang mencukupi sehingga belum memuaskan anggota maupun mitra yang bekerjasama. Dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan KSP-SB dalam status PKPU untuk paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan. Tim kuasa hukum selaku Pengawas dan Pengurus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota, karyawan kantor pusat, karyawan kantor cabang serta seluruh mitra. 

"Kami Pengawas dan Pengurus KSP-SB berkomitmen akan sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dan bersikap kooperatif dalam menjalani seluruh proses PKPU," tegasnya.

Suhatan menuturkan, Tim Pengurus PKPU telah mendatangi Pengurus dan Pengawas KSP-SB di Bogor, Selasa (25/8/2020) dan telah memberikan penjelasan bahwa PKPU bukan merupakan rintangan bagi KSP-SB untuk tetap beroperasi sebagaimana biasanya. Karena tidak ada hal-hal signifikan yang berbeda antara sebelum dan setelah keadaan PKPU. Apalagi 
KSP-SB telah berjalan selama 16 tahun dan selama ini tidak pernah mengecewakan para stak holdernya baik anggota, karyawan maupun pihak2 lain yang telah bekerjasama.

KSP-SB juga adalah koperasi yang telah memiliki berbagai penghargaan di antaranya, tahun 2011 dalam ajang Microfinance Award, sebagai koperasi berprestasi, dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM),
Tahun 2012, berdasarkan buku 100 Koperasi Besar Koperasi Indonesia yang diterbitkan majalah Peluang dan Info Pasar KSP-SB menduduki posisi Nomor 10 untuk seluruh jenis Koperasi dan Nomor 1 Untuk Koperasi jenis Serba Usaha. 

Tahun 2014 dalam ajang KSP Award, KSP-SB menjadi Pemenang untuk Kategori Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki Struktur Organisasi Usaha Paling Dinamis Sesuai Lembaga Intermediasi, tahun 2015 berdasarkan buku 100 Koperasi Besar Indonesia yang diterbitkan oleh Majalah Peluang, KSP-SB naik menduduki urutan nomor 7, tahun 2016 KSP-SB mendapatkan Rekor MURI, sebagai Koperasi Penyelenggara RAT Pertama melalui medi elektronik.

Tahun 2017 KSP-SB menerima Penghargaan sebagai Koperasi Skala Besar Nasional Tahun 2017 dengan Teknologi Informasi/IT Terbaik,  dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Bahkan secara pribasi Ketua Pengurus KSP-SB sendiri diberikan anugrah Bhakti Koperasi Koperasi pada tahun 2016 dan Stya Lencana Wirakarya Koperasi pada tahun 2018.

"Kami sudah berusaha dengan keras untuk menjadikan KSP-SB ini menjadi salah satu koperasi terbaik dan terpercaya," tandasnya.

Suhatan mengungkapkan, pemerintah juga telah memprediksi bahwa resesi sudah pasti tak terhindarkan. Sehingga KSP-SB berada diposisi yang serba sulit, kemampuan anggota peminjam tidak berjalan normal, bisnis yang dijalankan melalui anak usaha KS- SB pun terkena dampaknya. Namun KSP SB memiliki keyakinan dapat bangkit kembali seiring berlalunya Pandemi Covid-19. Oleh karena itu KSP SB memerlukan penyesuaian untuk tetap dapat mempertahankan berjalannya usaha agar dapat melewati krisis ekonomi.

"Kami juga tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaluran pinjaman untuk menghindari pinjaman macet, sehingga pinjaman dapat tertagih dengan baik," papaprnya.

Suhatan menuturkan, Tim Pengurus PKPU telah meminta KSP SB untuk bersikap kooperatif dengan menyerahkan seluruh dokumen hukum, daftar kepemilikan aset dan daftar hak/kewajiban KSP SB. Sesuai ketentuan Undang-undang, Tim Pengurus PKPU juga menjelaskan bahwa selama proses PKPU maka KSP SB dilarang mengeluarkan uang dan aset tanpa adanya persetujuan Tim Pengurus PKPU.

Untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran informasi, lanjut Suhatan, Tim Pengurus PKPU juga menyiapkan saluran informasi dan komunikasi resmi terkait proses PKPU ini. KSP SB berharap agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi yang valid hanya dari Tim Pengurus PKPU sehingga diharapkan proses PKPU ini dapat dilalui dengan baik dan lancar. 

"Mudah-mudahan proses PKPU ini sebagai sarana untuk melakukan upaya  terbaik sehingga KSP SB dapat lebih maju dan berkembang lagi kedepannya dan kami berkomitmen untuk tetap mempertahankan reputasi KSP SB sebagai salah satu koperasi terbaik di Indonesia. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan sebesar-besarnya dari seluruh anggota, karyawan dan mitra pemasaran serta pihak ketiga lainnya untuk bersama-sama membangun KSP SB kedepannya," pungkasnya.