Pendiri Propinsi Pabar Minta Jaksa Agung Anulir SK Mutasi Yusuf

Zamzam
Pendiri Propinsi Pabar Minta Jaksa Agung Anulir SK Mutasi Yusuf
Masyarakat Adat Papua Barat (PB) bersama Dewan Kejuangan Reaktivitas Tim (Dekrit) 315 dan Kapuspenkum Kejagung, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Foto: ProPublik

Jakarta, HanTer - Jaksa Agung Burhanuddin diminta menganulir Surat Keputusan (SK) mutasi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat (Pabar) Yusuf sebagai jaksa funsional di Kejaksaan Agung.

Permintaan itu disampaikan sejumlah Masyarakat Adat Papua Barat (PB) bersama Dewan Kejuangan Reaktivitas Tim (Dekrit) 315 usai bertemu Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono di Kejagung, Rabu (26/8/2020).

Menurut mereka mutasi itu tidak sesuai dengan adat istiadat dan UU Otonomi Khusus yang diberikan kepada Papua.

"Kami beri waktu 3 hari kepada Jaksa Agung Burhanuddin untuk menganulir atau membatalkan Surat Keputusan Yusuf. Kita akan tunggu beberapa hari ini untuk ambil SK pembatalan dan mengangkat kembali Pak Yusuf sebagai Kajati PB, sebab dalam budaya kami memakai prosesi adat Palang. Jadi tidak boleh ada aktivitas buka Palang sampai Pak Yusuf kembali menjabat di PB sebagai Kajati,” uajr koordinator rombongan yang juga Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Mananwir Paul Finsen Mayor.

Paul menjelaskan pihaknya datang dari Papua Barat bersama tokoh masyarakat adat dan juga Ketua Umum Dekrit 315 Papua Barat Obet Arik Ayok, serta Sekjendnya Piet Edison Parairaway meminta agar Yusuf bertugas kembali Pabar, sesuai surat permohonan kepada Jaksa Agung yang telah diserahkan ke Kejagung melalui Kapuspenkum.

Dia menegaskan mengacu pada UU Otsus Pasal 52 ayat 2 itu jelas bicara tentang Kejaksaan, jadi seorang petinggi Kejaksaan kalau ditempatkan di Papua Barat harus rekomendasi Gubernur, harus izin dulu. yang khusus disini adalah Hukum adat.

Pihaknya menilai pemindahan Yusuf ke Badiklat Kejaksaan terkesan cepat dan mendadak, para tetua adat tidak mengetahui, apalagi ditengah pihaknya sedang membentuk peradilan adat untuk penyelesaian perkara adat Papua.

“Kami terkesan dengan beliau (Yusuf), orangnya bagus sekali, melakukan pendekatan ke masyarakat dengan kearifan lokal, adat istiadat budaya, dan membantu kami untuk membentuk peradilan adat. Kami masih ingin beliau menjabat. Beliau baru 6 bulan menjabat, lucu kalau dipindahkan dengan cepat dan terkesan mendadak,” ungkapnya.

Dia berharap sesuai pernyataan Kapuspenkum Kejagung, terkait permohonan para masyarakat adat Papua, maka Pimpinan Kejagung akan mendiskusikan dulu.

Saat audensi sempat terdengar nada tinggi dari para masyarakat adat Papua Barat tersebut, bahkan mereka pun sempat mengancam akan menutup bandara jika memaksa Yusuf pulang ke Jakarta.

“Saya harap Bapak Yusuf jangan ada yang berani mengangu, kalau ganti saya akan turun ke Bandara, saya NKRI,” cetus Ibu berpakaian merah itu.

Masyarakat adat yang lain, secara silih berganti menyampaikan pendapatnya, dan memuji kinerja Yusuf selama menjabat sebagai Kajati pertama di Bumi Kasuari sejak Kantor Kejati berdiri awal Januari 2020.

Mereka mengakui merasa kehilangan ketika Yusuf dikabarkan pindah.

"Kami minta Bapak Yusuf bersama dengan kami. Pak Yusuf harus kembali, Pak Yusuf di masyarakat tidak pegang asap, tapi pegang apinya,” ujarnya.