MAKI Minta Dewas KPK Turunkan Jabatan Firli 

Safari
MAKI Minta Dewas KPK Turunkan Jabatan Firli 

Jakarta, HanTer - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, meminta Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menurunkan jabatan Firli Bahuri dari Ketua menjad Wakil Ketua KPK. 

Menurutnya, penurunan jabatan tersebut dilakukan jika Firli terbukti melanggar kode etik terkait penggunaan helikopter mewah ketika pulang kampung ke Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

“Saya sampaikan juga, jika ini nanti dugaan melanggar, saya memohon pak Firli cukup jadi Wakil Ketua, ketua diganti orang lain. Itu saya sampaikan juga,” ujar Boyamin usai menjadi saksi dalam sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Firli Bahuri di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Boyamin menuturkan, sidang dugaan pelanggaran kode etik dipimpin oleh Ketua Dewas Tumpak Hatorangan Panggabean dengan anggota Albertina Ho dan Syamsuddin Haris. Boyamin mengaku, turut menyampaikan sejumlah bukti dugaan gaya hidup mewah Firli yang menggunakan helikopter mewah jenis helimousin.

“Persidangan tadi adalah mengonfirmasi aduan saya, benar saya adukan, dengan data yang kemarin naik heli fotonya, terus tidak pakai masker, terus kemudian saya lengkapi beberapa misalnya perjalanan saya sebutkan,” jelasnya.

Boyamin menyebut, turut mencari bukti lain terkait penggunaan helikopter dengan kode PK-JTO. Menurutnya, helikopter mewah itu kerap digunakan oleh para petinggi di Indonesia. “Saya juga mencari helikopter itu milik siapa, karena pernah dipakai oleh petinggi di republik ini dari Solo ke Semarang tahun 2015 dari sebuah perusahaan X. Apakah itu perusahaan masih atau gimana kan saya nggak bisa buktikan,” paparnya.

Boyamin memaparkan, Firli menggunakan helikopter untuk perjalanan pribadi. Saat Firli menumpang helikopter tersebut, tidak ada operasi apapun yang dilakukan KPK. Boyamin meragukan keputusan Firli menggunakan helikopter untuk efisiensi waktu.  “Iya itu pribadi. Jadi tidak ada yang dikejar,” ujarnya. 

Menanggapi pernyataan Boyamin, Ketua KPK Firli Bahuri enggan berkomentar banyak. Dia menyebut, sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Pengawas dan aturan sesuai Undang-Undang. Firli menegaskan, menggunakan helikopter untuk menghemat waktu. Ia pun mengatakan menyewa heli tersebut menggunakan uang pribadi. “Kita ikuti Undang-Undang saja ya,” pungkasnya. 

Terpisah, praktisi dan pengamat hukum, Syahrir Irwan Yusuf, SH mengatakan, sidang etik bukan untuk menjudge seseorang salah atau benar, bukan untuk memutuskan benar atau salah. Sidang etik hanya menilai dan memutuskan apakah perbuatan tersebut pantas atau tidak pantas. Jadi ini hal utama atau urgent yang harus dipahami kerangka berpikirnya.

"Apakah pantas atau tidak perbuatan atau perlakuan yang dilaporkan oleh MAKI? Sekali lagi harus diluruskam “bukan” benar atau salah. Lagi pula hanya hakim dan putusan lembaga peradilan yang dapat memvonis seseorang bersalah atau tidak," paparnya.

Syahrir menilai, tidak ada dasar hukum dan peraturan terkait permintaan yang disampaikan oleh pihak pelapor agar Ketua KPK saat ini diturunkan posisinya menjadi Wakil Ketua saja jika terbukti melanggar. Oleh karena itu Syahrir meminta agar memahami dahulu apa itu Kode Etik agar permintaan menurunkan jabatan bukan mengada-ada dan asal bunyi alias asbun.

Firli diduga telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku ‘Integritas’ pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau perilaku ‘Kepemimpinan’ pada Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020.

Pelaksanaan sidang etik ini mengacu pada Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedomen Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

#KPK   #ketuakpk   #firli   #dewas