Buzzer Dinilai Berpotensi Picu Konflik Bangsa

Safari
Buzzer Dinilai Berpotensi Picu Konflik Bangsa

Jakarta, HanTer - Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pemerintah menggelontorkan dana Rp90,45 miliar untuk keperluan sosialisasi kebijakan melalui jasa influencer atau buzzer dikecam sejumlah kalangan. Anggaran puluhan miliar untuk membayar buzzer tersebut akan merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan pemborosan anggaran

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan dua akibat pemerintah menyewa buzzer. Pertama, pemborosan anggaran, dan ada indikasi penyimpangan dalam lelang tersebut. Disebut pemborosan, karena tidak ada manfaatnya untuk rakyat ketika pemerintah menyewa influencer. Apalagi pemerintah.juga tidak mau dikritik dengan keberadaan alokasi anggaran sebesar Rp90 miliar ini.

"Dengan keberadaan para buzzer tersebut maka pemerintah semakin tertutup kepada rakyat. Oleh karena itu pemerintah betul-betul memelihara para sampah demokrasi," paparnya 

Kedua, sambung Uchok, indikasi ada penyimpangan, bisa dilihat dari perusahaan perusahaan pemenang lelang. Tidak percaya bahwa perusahaan pemenangan lelang itu karena ada persaingan tidak sehat, dan perusahaan tersebut menang lelang karena bagus. Maka itu, Uchok menilai akan lebih baik perusahaan sewa influencer sebagai pemenang lelang diselidiki oleh aparat penegak hukum. 

"Tentu aparat hukum harus kerja sama dengan auditor negara untuk membongkar di beberapa kementerian atau lembaga Negara dalam permainan lelang sewa-menyewa influencer tersebut," paparnya.

Merusak

Sementara itu pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS), Aminudin mengatakan, alokasi anggaran lebih dari Rp90 miliar untuk membayar buzzer dan lebih Rp530 miliar untik keseluruhan terkait digital jelas merusak good governance (tata kelola pemerintahan yang baik.

“Anggaran puluhan miliar untuk membayar buzzer jelas menyalahi aturan yang berlaku. Padahal saat ini setiap kompartemen pemerintahan seperti Kementerian atau lembaga negara lain sudah memiliki biro atau kepala hubungan masyarakat (humas). Apalagi  dari aspek akuntabilitas keuangam ICW, CBA dan KPK sudah mengendus ada korupsi di proyek anggaran buzzer pemerintah,” kata Aminudin kepada Harian Terbit, Senin (24/8/2020).

Menurutnya, adanya anggaran ratusan miliar di tengah utang negara hampir Rp 6 ribu triliun dengan pemasukan pajak hanya sekitar Rp 1 ribu triliun maka bisa dikategorikan penyimpangan kekuasaan. Oleh karena itu uang ratusan miliar sebaiknya digunakan untuk membantu pengangguran yamg makin banyak akibat PHK merajalela.

Konflik Bangsa

Terpisah, pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosyid mengatakan, operasi buzzer diduga menjadi salah satu sebab utama kegaduhan sosial dan politik selama ini. Sejumlah aktor yang selalu muncul ketika datang kritik kepada pemerintah adalah bagian dari salah satu model operasi buzzer yang selalu membuat kegaduhan situasi politik di negeri ini.

Anggaran 90.45 M sesungguhnya terlalu kecil jika dibandingkan dengan dampak dan potensi social-destruction yang diakibatkan oleh operasi buzzer. Yaitu potensi konflik sosial-horisontal. Hubungan antar kelompok dan agama dirusak. Kehidupan sosial dan berbangsa menjadi tak nyaman. 

“Kegaduhan selama ini sumbernya bukan ada tidaknya kaum radikal dan makar, tapi problem utamanya adalah adanya kelompok-kelompok bayaran yang bekerja secara sistemik menggaungkan isu radikalisme dan makar. Dari sinilah potensi konflik sangat menghawatirkan,” papar Tony.

Apa Salahnya 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menilai, tidak ada salahnya pemerintah menggelontorkan anggaran untuk membiayai influencer. Apalagi influencer yang dipilih pemerintah merupakan orang-orang kompoten dan punya kemampuan menguasai substansi.

“Jadi, kalau mensosialisasikan kebijakan yang benar apa salahnya? Kecuali mereka memutarbalikkan fakta, membuat baik apa yang tidak baik, hanya me-make up saja sesuatu yang buruk, toh, mereka berbicara apa adanya,” ungka Donny, Jumat (21/8/2020).

Donny menjelaskan, anggaran senilai Rp90,45 miliar seperti diungkap oleh ICW, tidak seluruhnya untuk membayar influencer. Total Rp90,45 miliar itu anggaran kehumasan. Kehumasan itu banyak alokasinya, misalnya untuk iklan layanan masyarakan, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, membuat buku, atau lainnya. Sehingga tidak semua untuk influencer.