Mengecewakan, Menteri Baru Tak Mampu Urus Ekonomi dan Birokrasi 

Sammy
Mengecewakan, Menteri Baru Tak Mampu Urus Ekonomi dan Birokrasi 

Jakarta, HanTer - Berbagai tantangan kerap dihadapi Pemerintah saat ini dalam menjalankan roda pemerintahan. Persoalan pemulihan ekonomi nasional (PEN), tata birokrasi, hingga serapan anggaran penanganan Covid-19, dinilai patut jadi fokus pemerintah. Kinerja para menteri baru pun kerap disorot, bahkan terancam bisa di reshuffle.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengungkapkan sejumlah tantangan dalam serapan anggaran penangan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu tantangan yang dihadapi adalah perubahan kebijakan dalam tiga bulan terakhir, selain itu juga soal orang yang baru menjabat sebagai menteri dan tak punya pengalaman birokrasi.

"Beberapa menteri benar-benar baru menjabat (sebagai menteri). Saya selalu berpikir seandainya semua menteri seperti saya, berharap mereka sudah tahu tentang birokrasi, kebijakan, dokumen anggaran. Tapi tidak, beberapa dari mereka benar-benar baru (menjadi menteri), mereka belum pernah bekerja di pemerintahan sebelumnya," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/8/2020) kemarin.

Pemerintah sendiri' mengalokasikan dana penanganan covid-19 dan PEN sebesar Rp695,2 triliun. Namun, realisasinya baru mencapai Rp151,25 triliun atau 21,75 persen per 6 Agustus 2020.

Lambatnya serapan anggaran itu berkali-kali menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, membuat kepala negara naik pitam kepada para menterinya.

Namun, Sri Mulyani menuturkan menyalurkan dana tersebut tidak semudah menyiram air di toilet. Pasalnya, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap penyalurannya melalui audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"Presiden meminta dana tersebut harus disiram kepada masyarakat. Tapi, menyiram dana ke masyarakat ini tidak semudah menyiram air ke toilet. Ketika menyalurkan dana, pemerintah akan diaudit mengenai siapa target penerimanya, alamatnya, jadi ini bicara tentang data," katanya.

Sosok RR

Menurut Pengamat Politik Ray Rangkuti, Presiden Jokowi harus cermat dalam memilih menteri yang punya komitmen kuat untuk menekan utang luar negeri. Selain itu, Jokowi juga perlu memiliki menteri di sektor ekonomi yang punya konsep serta teruji.

Diharapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak stagnan di angka 5% seperti yang terjadi saat ini. Apalagi janji kampanye Jokowi adalah menggenjot perekonomian bisa merangsek ke level 7%.

"Saya melihat kriteria tersebut ada pada sosok ekonom senior Rizal Ramli. Dia mampu membuat ekonomi Indonesia tidak begini-begini saja. Dia punya jurus-jurus mumpuni dalam mencari cara keluar dari krisis. Dia tidak text book, sehingga ada peluang ekonomi tidak terdikte dan mampu tumbuh lebih pesat," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Kamis (18/8/2020).

Menurutnya, Rizal Ramli mampu mengatasi ancaman ekonomi Indonesia yang bakal nyungsep di angka 4%, sebagaimana disampaikan para analis. Selain itu, Menko Ekuin era Pemerintahan Abdurrahman Wahid dan mantan penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa itu juga bisa mewujudkan pembangunan dengan tidak lagi mengandalkan utang.

"Dia punya riwayat panjang mengelola ekonomi, cukup berhasil kan waktu itu. Faktanya saat era pemerintahan Gus Dur pertumbuhan ekonomi dari minus 3% bisa terdongkrak menjadi positif 4,5% dalam 21 bulan," tegasnya.

Selain itu, kehadiran Rizal Ramli di kabinet adalah jawaban atas gagasan besar Trisakti dan Nawa Cita di bidang ekonomi yang menekankan kedaulatan dan kemandirian bangsa. "Kehadirannya di kabinet mewakili ekonom-ekonom anti neoliberal," tandas Ray Rangkuti.

Tidak Loyal

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut ada tiga kriteria yang memungkinkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti menterinya. Pertama, menteri tersebut kerap membuat kontroversi dengan kebijakan dan pernyataannya.

Kedua, menteri tersebut dianggap tak kompeten dan masih mempelajari birokrasi. "Ini bukan waktu dan ruang belajar dalam kondisi wabah seperti ini," kata Yunarto di Jakarta, Kamis (20/8/2020).

Kemudian, dia menyebut menteri yang kemungkinan terkena reshuffle merupakan orang yang tak loyal kepada Jokowi. Menurut Yunarto, menteri tersebut memiliki kepentingan lain yang lebih besar ketika masuk kabinet, baik kepada partainya maupun pihak lain.

"Tiga hal itu lebih dari cukup sebagai frame of mind untuk Jokowi lakukan reshuffle," kata Yunarto.

Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah bawahannya saat berpidato membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni 2020. Dia menilai para anggota kabinet tidak menunjukkan progres dalam menangani dampak Covid-19.

Jokowi mendesak para menteri membuat langkah dan kebijakan luar biasa untuk mengatasi krisis saat ini. Bahkan ia mengancam kocok ulang bawahannya jika masih tidak menunjukkan progres signifikan dalam menghadapi krisis.

"Sudah kepikiran kemana-mana saya. Kalau memang diperlukan karena memang suasana (senses of crisis) ini harus ada,” katanya.