Pasca Deklarasi, Tokoh KAMI Siap Pasang Badan Hadapi Tuntutan Hukum 

Safari
Pasca Deklarasi, Tokoh KAMI Siap Pasang Badan Hadapi Tuntutan Hukum 
Deklrasi KAMI di Tugu Proklamasi (ist)

Jakarta, HanTer - Para inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyatakan siap bertanggung jawab dan pasang badan jika acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ada masalah hukum.

Hal itu ditegaskan para inisiator saat deklarasi KAMI di lapangan Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/8/2020). Para inisiator merupakan tokoh nasional mulai dari tokoh lintas agama, akademikus, aktivis, kaum buruh, dan berbagai sosok lintas generasi

"Saya tekankan sejak pembukaan sampai penutupan, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Gatot Nurmantyo," kata mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, satu di antara inisator KAMI di lapangan Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Selain Gatot, tokoh lain yang siap pasang badan jika ada masalah hukum adalah mantan ketua umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan tokoh Nahdlatul Ulama Rochmat Wahab.

"Kami hargai Jenderal purnawirawan Gatot Nurmantyo, jenderal empat bintang, bertanggung jawab atas acara ini. Tapi saya tidak ingin hanya beliau, saya juga menyatakan bertanggung jawab," kata Din.

"Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap rida Allah, saya ikut bertanggung jawab atas semua ini," ucap Rochmat.

Din mengatakan, perkumpulan KAMI terdiri dari berbagai elemen bangsa. Mulai dari tokoh lintas agama, akademikus, aktivis, kaum buruh, dan berbagai sosok lintas generasi. Ia mengklaim dukungan terhadap gerakan ini berasal dari dalam dan luar negeri.

Din mengatakan semua tuntutan itu berisi butir keprihatinan terhadap kondisi negara, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, hukum, HAM, hingga sumber daya alam.

Para deklarator membacakan maklumat KAMI yang isinya berupa kritik dan masukan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Mereka juga menyatakan delapan tuntutan terhadap pemerintah, DPR, dan penegak hukum.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung turut didapuk membacakan tuntutan ke-7 dari 8 tuntutan yang dideklarasikan KAMI.

"Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas, terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang," tegasnya.

Tak hanya sekali, Rocky mengulang membaca butir ketujuh tuntutan itu. "Pasang kuping baik-baik. Jangan sampai saya baca telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi, saya baca sekali lagi untuk telinga kanan," ujar Rocky.

Tuntutan KAMI lainnya adalah menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

Makzulkan Jokowi

Sementara itu saat deklarasi KAMI, muncul banner, poster dan stiker dengan narasi untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Makzulkan Jokowi sekarang juga. Jokowi mundur atau mundurkan," tulis banner yang penampakan di area deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Selanjutnya, ada tulisan 'Tolak RUU Omnibus Law Makzulkan Jokowi & Tolak RUU HIP, #JokowiMundur Makzulkan.

Sejumlah tokoh tampak hadir dalam deklarasi tersebut, di antaranya pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan putranya Hanafi Rais. Hanya saja, keduanya tak maju bersama dengan para tokoh deklarator KAMI di mimbar Tugu Proklamasi, mereka hanya duduk-duduk saja dikawal oleh Ansufri Idrus Sambo.

Selain Amien, hadir pula Siti Hediati Heriyadi alias Titiek Soeharto, putri Presiden kedua RI Soeharto dan Meutia Hatta Putri Proklamator Kemerdekaan RI M Hatta.

Beberapa waktu sebelumnya, Amien juga telah menyarankan Jokowi agar mundur dari jabatannya apabila merasa tidak berkompeten sebagai Presiden.

"Saya tulis risalah yang menunjukkan bahwa enam tahun Pak Jokowi jadi Presiden semuanya merosot, tak terbantahkan. Apalagi, Papua menurut saya sekarang sudah sangat eksklusif. Jadi menurut saya, Pak Jokowi memang enggak punya kompetensi, ya resign," tuturnya.

#Kami   #dinsyamsuddin   #tokoh   #nkri   #jokowi