Tajuk: Negara Tak Boleh Kalah dengan Pencuri Ikan

***
Tajuk: Negara Tak Boleh Kalah dengan Pencuri Ikan
Ilustrasi (ist)

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Pangkalan PSDKP Benoa, Bali, menyebutkan bahwa penangkapan kapal illegal fishing dominan berasal dari negara Vietnam dengan total 28 kapal, kedua Malaysia dan kebanyakan ABK dari Indonesia, Taiwan dan Filipina.

Edhy mengatakan sudah ada satu kapal illegal fishing yang ditenggelamkan. Kata dia, konsep penenggelaman kapal yang dimaksud, jika ada kapal asing yang melawan, maka akan ditenggelamkan.

Sebelumnya, dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Pangkalan PSDKP Benoa, Bali, Edhy Prabowo menjelaskan penangkapan tiga kapal illegal fishing di Laut Natuna Utara, berbendera Vietnam akan diproses secara hukum.

“Negara tidak boleh kalah dengan pencuri ikan”. Demikian dikatakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Apa yang disampaikan Susi ini patut kita dukung. Pasalnya, perbuatan para pencuri ikan itu sudah merugikan Negara dan para nelayan. Kerugian akibat pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia diperkirakan sekitar Rp 300 triliun lebih setahun. 

Kenyataan ini tentu membuat kita geram. Termasuk Susi Pudjiastuti. Maka dia  pun melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Hingga saat ini, hampir 90 persen merupakan hasil keputusan pengadilan. Ketika pengadilan memutus sebuah kasus illegal fishing dengan sanksi pemusnahan kapal, maka pihaknya akan menjalankan putusan tersebut dengan menghancurkan serta menenggelamkan kapal.

Seperti diketahui, Pemerintah Joko Widodoserius menempatkan sektor kelautan, terutama perikanan, sebagai salah satu sektor yang diharapkan menjadi andalan penerimaan negara. Selain mendorong pembangunan infrastruktur kelautan melalui tol laut, pemerintah juga mempertajam kinerja sektor perikanan, antara lain dengan memerangi pencurian ikan (illegal fishing) di perairan nasional oleh kapal nelayan asing.

Hingga saat ini, angka pencurian ikan di Indonesia cukup tinggi. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, setahun rata-rata ada ratusan kapal ikan asing yang ditangkap, baik karena mencuri ikan maupun izinnya tidak lengkap. Bahkan, hingga Oktober tahun ini, sudah menj

Sementara nilai kerugian yang dialami Indonesia mencapai ratusan triliun lebih. Jumlah sebesar itu mencakup kerugian langsung berupa kehilangan ikan, hilangnya potensi penerimaan pajak, serta hilangnya potensi nilai tambah jika ikan-ikan yang ditangkap tersebut diolah. Jika dilihat dari nilai kerugian ini, kita bisa katakana bahwa pencurian ikan di perairan nasional sudah sangat mengkhawatirkan. 

Pencurian sudah saatnya diakhiri. Soalnya, kerugian ratusan triliun lebih itu akibat pencurian ikan dalam jumlah sangat besar, tentu akan sangat berguna jika digunakan untuk membantu kesejahteraan rakyat. Itulah sebabnya, pemerintahan Jokowi harus segera menambah kapal-kapal patrol untuk menjaga pantai dan laut kita untuk mencegah aksi pencurian ikan.

Publik jelas sangat mendukung upaya hukum apapun dilakukan untuk menangkapi pencuri-pencuri ikan itu. Kebijakan menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan yang tertangkap, harus terus dilakukan. Para nelayan dan awak kapal yang tertangkap harus diproses secara hukum.

Apapun caranya, pemerintahan Jokowi dan seluruh anak bangsa harus menyelamatkan potensi ekonomi kelautan dari para pencuri ikan dan potensi kelautan lainnya, seperti biota laut. Secara tidak langsung, penangkapan para pencuri ikan juga membantu dan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap nelayan tradisional.

Kewibawaan di laut harus kita tegakkan sehingga dunia internasional dan pencuri ikan tidak berani seenaknya. Kewibawaan di laut juga akan berdampak terhadap tegaknya kedaulatan negeri ini, dan bangsa lain akan menghormatinya. Negeri ini jangan mau kalah dengan mafia-mafia pencuri ikan.