Melalui Pemanfaatan Data Kependudukan

Kejaksaan Agung Perkuat Kerjasama Penegakan Hukum dengan Kemendagri 

Danial
Kejaksaan Agung Perkuat Kerjasama Penegakan Hukum dengan Kemendagri 
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh

Jakarta, HanTer - Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat sistem penegakan hukum melalui pembaharuan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui pemanfaatan Data Kependudukan dalam rangka mempermudah penyidikan dan penyelidikan dalam sebuah kasus.

Setelah melakukan kerjasama tersebut, Kajagung disebut bisa mengenali wajah buron lewat teknologi face recognition dalam 14-20 detik.

Guru Besar Hukum Tata Negara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Juanda menyatakan, kerjasama itu merupakan sebuah terobosan yang positif dalam rangka mempercepat terungkapnya satu proses penanganan hukum.

“Saya kira sebuah terobosan yang sangat bagus di dalam rangka pertama adalah untuk mempercepat terungkapnya satu proses kalau itu menyangkut misalnya seorang tersangka, buronan atau terdakwa atau termasuk terpidana tetapi dia lari misalnya,” kata Juanda, Rabu (12/8/2020).

Juanda menyebut belajar dari pengalaman yang terdahulu dari berbagai kasus para pelanggar hukum yang melarikan diri atau buron keluar negeri, sebab selama ini kurang lengkapnya layanan data-data kependudukan yang akurat.

“Saya kira merupakan langkah-langkah yang sangat positif untuk di bidang penegakan hukum di Indonesia karena belajar dari berbagai kasus, selama ini kan karena kurang lengkapnya atau layanan data-data kependudukan sehingga banyak sekali misalnya data yang palsu atau data yang tidak akurat,” paparnya.

Untuk mempersempit ruang gerak para tersangka, Juanda berharap koordinasi kerjasama itu tidak hanya antar lembaga negara tapi didukung juga oleh pihak-pihak terkait seperti Kepolisian atau Keimigrasian.

“Kita harapkan tidak hanya antar lembaga negara, lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah tapi didukung juga oleh koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait lainya. Misalnya dengan Kepolisian dengan pihak imigrasi dan seterusnya, bahwa keterpaduan dalam rangka proses penegakan hukum itu,” bebernya.

Selain itu, Juanda berpendapat tidak hanya cukup hanya sekedar koordinasi antar lembaga, tetapi perlu juga didukung komitmen dari para penegak hukum yang tangguh tidak tergoda dengan iming-iming dari para tersangka atau buron.

“Perlu juga didukung dengan koordinasi antar penegak hukum, misalnya kemudian ketangguhan dari aparat penegak hukum juga, walaupun datanya ada tetapi tidak tangguh aparat penegak hukum, ya kecolongan juga, misalnya datanya sudah dapat, akurat didukung oleh dukcapil kemendagri tapi kalau penegak hukum sendiri masih bermain-main ini juga tidak akan efektif nantinya,” tutur Juanda

Maka lanjut Juanda, keseriusan, komitmen dan ketangguhan dari para aparat penegak hukum merupakan hal yang lebih penting untuk dipertimbangkan 

“Singkatnya sangat bagus tetapi perlu didukung dengan komitmen dan ketangguan pengak hukum dalam rangka untuk menjalankan tugasnya itu sendiri, itu yang lebih penting juga dipertimbangkan, jangan sampai datanya sudah ada, sudah akurat mempersempit , koordinasi ada, tapi oknumnya masih bermain, percuma saja,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan kerjasama sama antara Kejagung dan Kemendagri, membuat pihak Kejagung bisa memanfaatkan tiga jenis data dari Dukcapil terkait proses penegakan hukum.

Pertama, Kejagung bisa memperoleh hak akses data berupa teknologi face recognition atau pengenalan wajah untuk melakukan verifikasi. Metode ini, kata dia, berguna untuk mencari buronan yang dicari pihak aparat keamanan.

"Dengan data terintegrasi maka data buron akan cepat menyebar dan mempersempit ruang gerak para DPO (daftar pencarian orang) tersebut," kata Zudan, Kamis (6/8/2020).

Kedua, data kependudukan yang bersifat perseorangan, seperti Nomor Identitas Kependudukan (NIK), nama atau alamat orang tertentu.

"Misalnya, saat jaksa penyidik hendak mengecek data penduduk yang sedang diperiksa, maka Dukcapil memberikan hak akses data penduduk untuk dicocokkan," urainya.

Ketiga, data sidik jari untuk Kejagung. Dengan akses data ini, penegak hukum cuma butuh 20 detik untuk mencocokkan data tersebut dengan penduduk yang sudah merekam data e-KTP.

"Saat ini penduduk yang sudah merekam data kurang lebih 192 juta dari target 196 juta, Penggunaan data yang diberikan oleh Kemendagri ialah data based perseorangan dengan jumlah penduduk meliputi 268 juta orang," ungkap Zudan.

Di sisi lain, Zudan turut memastikan kerahasiaan data kependudukan. Ia menyatakan Kemendagri telah memastikan sistem akses data tersebut, memerlukan identitas dan password khusus dari Dukcapil Kemendagri.