Jokowi Disebut Ikut Melemahkan KPK

Safari
Jokowi Disebut Ikut Melemahkan KPK

Jakarta, HanTer - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menilai, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status pegawai merupakan tahap akhir dari upaya pelemahan KPK. PP Nomor 41 Tahun 2020 telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Juli 2020 dan berlaku pada saat tanggal diundangkan yakni 27 Juli 2020. 

Menurutnya, dengan terbitnya PP itu maka tak hanya pegawai, penyelidik dan penyidik internal KPK juga harus beralih status menjadi ASN yang proses transisi status pegawainya dilakukan dalam kurun waktu dua tahun.

"Itu adalah tahap akhir pelemahan KPK. Kali ini masalah independensi pegawainya. Terlihat dengan jelas Presiden Jokowi berkontribusi langsung terhadap pelemahan dimaksud," kata Novel kepada wartawan dalam pesan tertulis, Minggu (9/8/2020).

Menurut penyidik senior komisi antirasuah ini, implikasi dari aturan itu adalah lembaga pemberantas korupsi yang diberantas. Bukan korupsinya.
Untuk bisa memberantas korupsi secara optimal, tambah Novel, diperlukan lembaga antikorupsi yang independen. Hal itu sebagaimana termaktub dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan The Jakarta Principles yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dikendalikan

Sementara itu, Ketua DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK)Jerry Massie mengatakan, adanya PP Nomor 41 Tahun 2020 jelas salah satu faktor melemahkan KPK. Padahal KPK adalah lembaga independen agar kiprahnya bisa bebas memberantas korupsi yang saat ini sudah menjadi budaya di Indonesia. Namun dengan adanya PP Nomor 41 Tahun 2020 maka KPK kehilangan independensi. 

"Adanya PP Nomor 41 Tahun 2020 ini maka saya nilai Jokowi tak getol memberangus para koruptor," tegasnya.

Jerry menilai, jika pegawai KPK sudah ASN maka otomatis mereka dikendalikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Oleh karenanya pegawai KPK dalam tugasnya memberantas  korupsi nanti semuanya harus melalui Kemendagri. Padahal jika mau memberantas koruptor di Indonesia maka jangan pernah mengintervensi KPK. Tapi perkuat fungsi dan peranan KPK. 

"Pertanyaan saya jika ASN korupsi bagaimana? Lebih baik yang pegawai honerer diangkat jadi ASN. Ataupun pegawai THL di daerah. Atau KPK jadi lembaga tinggi negara bersama KPU. Karena jika tidak, maka pemberantasan korupsi bisa stagnan dan tak segarang saat ini. Jadi saya bingung ide PP Nomor 41 Tahun 2020 ini darimana," paparnya.

Bukan Solusi 

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) Adri Zulpianto mengatakan, mengubah status pegawai KPK menjadi ASN bukan merupakan solusi dari penegakkan hukum korupsi, dan tidak dapat juga dikatakan sebagai langkah menguatkan KPK. Jika mengubah status pegawai KPK menjadi ASN dengan harapan akan meningkatkan kinerja penegakkan hukum korupsi, maka hal itu merupakan keputusan yang tak berdasar.

"Pada tahun 2019, kasus korupsi justru lebih banyak di sumbangkan oleh sektor ASN. Tercatat dari 580 pelaku korupsi sepanjang tahun 2019, 231 kasus di antaranya dilakukan oleh ASN," paparnya.

Adri menyebut, apabila perubahan status pegawai KPK ini membentuk opini di tengah masyarakat bahwa KPK menjadi lebih bersih, padahal yang sebenarnya terjadi, KPK akan menjadi lebih rentan dijadikan sebagai meja loby bagi setiap kasus di setiap lini jabatan tingkat ASN yang semakin tinggi. Kerentanan itulah yang perlu diwaspadai bersama, bisa jadi pegawai KPK yang jujur, malah juga tidak mendapatkan hidup dan lingkungan kerja yang nyaman.

Terpisah, pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas), Jakarta, Dr Ismail Rumadan mengatakan, dampak adanya PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN bisa terkait dengan independesi lembaga KPK sebagai pemberantas korupsi. Sebab lahirnya KPK sangat diharapkan sebagai salah satu institusi penegak hukum di bidang korupsi yang mandiri tanpa intervensi dengan kekuasaan.

"Soal independensi harapannya KPK bisa baik secara kelembagaan maupun secara personal sumber daya manusianya, tidak hanya para komisioner, namun juga SDM lain yang bertugas di KPK," paparnya.

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara. Aturan yang terdiri atas 12 Pasal itu resmi ditandatangani Kepala Negara pada Jumat, 24 Juli 2020 dan diundangkan Senin, 27 Juli 2020.

Pasal 1 dalam beleid itu menjelaskan pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN. Pasal 2 berbunyi, ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

#KPK   #jokowi