Din: UU 2/2020 Layak Disebut UU Manipulasi Corona

Safari
Din: UU 2/2020 Layak Disebut UU Manipulasi Corona

Jakarta, HanTer - Ketua Dewan Pengarah Komite Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) Din Syamsuddin menegaskan, pihaknya dan kolega menolak UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Pasalnya, UU tersebut tidak didasari alasan dan landasan filosofis yang jelas. Oleh karenanya sejumlah tokoh yang tergabung di Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Din menilai UU Nomor 2 Tahun 2020 menabrak Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan cenderung manipulatif. Apalagi saat ini rakyat masih harus membiayai sendiri kesehatan akibat Covid-19. 

Din berpendapat tak sungguhnya pemerintah dalam menangani corona terlihat dari segi anggaran yang disiapkan sekitar Rp 900 triliun, tapi hanya sebesar Rp 87,7 triliun yang dialokasikan bagi sektor kesehatan. Terlebih dari Rp 87,7 triliun itu Kemenkes hanya mendapat Rp 25 triliun.

"Dari Rp 87,7 triliun per akhir Juni (resapan anggaran) belum sampai Rp 500 miliar untuk kesehatan. Ini membuat rakyat biayai sendiri rapid test, swab test dan untuk jaga diri," kata Din Syamsuddin saat mengisi diskusi daring bertajuk “Mahasiswa dan Pelajar Menggugat UU Manipulasi Corona UU No 2/2020”, Jumat (7/8/2020). 

Din membeberkan, tiga alasan UU Nomor 2 Tahun 2020 sebagai UU manipulasi corona. Pertama, pemerintah melalui UU tersebut telah mengambil hak budgeting atau penganggaran DPR karena melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan batas defisit APBN di atas 3 persen sampai APBN tahun 2022 sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a. Oleh karena itu adanya UU Nomor 2 Tahun 2020 menihilkan peran DPR karena seharusnya pembahasan APBN, termasuk defisit anggaran, berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR.

"Hakikat kehidupan berbangsa bagaimana pendapatan pengeluaran harus diketahui rakyat. Jangan sampai dari utang menumpuk dan rakyat menanggung. Ini sudah berpuluh tahun telah jadi tradisi bahwa APBN ditentukan bersama rakyat melalui DPR dalam bentuk UU. Tapi UU itu mengambil fungsi utama DPR. Kini berada di tangan eksekutif untuk menentukan anggaran, ini terus terang sebuah pelanggaran konstitusi yang mendasar," jelasnya.

Alasan kedua, UU Nomor 2 Tahun 2020 berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia. Sebab Pasal 27 UU tersebut mengatur kekebalan hukum bagi pihak-pihak tertentu di bidang keuangan dalam pengeluaran biaya untuk penanganan corona. Apalagi UU Nomor 2 Tahun 2020 menghilangkan esensi negara hukum, karena dalam Pasal 27 pejabat tertentu dalam bidang keuangan tidak bisa digugat secara perdata, sehingga akan semena-mena menggunakan dana corona.

Ketiga, UU Nomor 2 Tahun 2020  menabrak 12 UU yang lain. Namun Din tak menyebut apa saja 12 UU yang ditabrak UU Nomor 2 Tahun 2020.
Oleh karena itu UU Nomor 2 Tahun 2020 justru bukan UU untuk menanggulangi wabah Corona yang membuat sebagian rakyat harus tidak bekerja karena mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Setelah kita baca UU tersebut atau dulu Perppu, tidaklah untuk menanggulangi corona. Kami sebut sebagai UU manipulasi corona,” jelasnya. 

Menurut Din, dari aspek hukum, UU Corona bertentangan dengan konstitusi karena pejabat negara tidak bisa digugat secara perdata dan pidana jika terjadi penyalahgunaan anggaran, sebagaimana Pasal 27 UU Corona.

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini juga menjelaskan keganjilan UU tersebut dari sisi alokasi anggaran. Apalagi pemerintah juga tidak menunjukkan keseriusan terhadap penanganan pandemik Covid-19 di Indonesia.

Hal itu terindikasi dari serapan anggaran dan implementasi anggaran yang seharusnya berdampak langsung ke rakyat justru terjadi berbanding terbalik. Karena adanya UU Corona pemanfaatannya lebih banyak untuk korporasi, untuk stimulus ekonomi pada akhirnya membantu korporasi, termasuk BUMN. Yang sesungguhnya (ekonomi) sebelum Covid-19 sudah mengalami defisit.

“Maka atas dasar itulah saya pribadi mengusulkan UU itu layak disebut sebagai UU tentang Manipulasi Corona,” paparmya.