Duit Pembebasan Lahan Rp 218 Miliar Belum Dibayar, Jokowi Diminta Warga Tidak Resmikan Tol Jatikarya 2

Alee
Duit Pembebasan Lahan Rp 218 Miliar Belum Dibayar, Jokowi Diminta Warga Tidak Resmikan Tol Jatikarya 2

“Pak Jokowi tolong kami, tolong bayarkan lahan milik kami yang digunakan untuk pembangunan tol. Tolong pak karena sampa saat ini belum dibayarkan. Kami rakyat kecil dan sangat menderita,” kata seorang wanita saat bersama puluhan warga lainnya melakukan aksi memblokade Gerbang Tol (GT) Jatikarya 2.

 

Warga lainnya meneriakkan hal serupa. “Kami ingin pak Jokowi membantu, kami rakyat pak jokowi, bantu kami, selamatkan masyarakat yang saat ini terzolimi. Selama ini. kakek buyut kami tidak merasakan uang pembayaran tanah yang digunakan untuk jalan tol. Tolong pak Jokowi jangan diresmikan dulu sebelum ganti rugi tanah kami dibayarkan,” kata warga tersebut dengan suara mengiba.

 

Seperti diketahui puluhan warga Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi memblokade Gerbang Tol (GT) Jatikarya 2-Jalan Tol Cimanggis-Cibitung. Mereka melakukan aksi penutupan itu karena kesal hak atas tanahnya belum diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Bekasi.

   

Lahan yang terpakai untuk kepentingan pembangunan jalan tol seluas 4,2 hektar senilai Rp 218 miliar itu hingga saat ini belum dibayarkan. “Uang itu masih ditahan oleh Pengadilan Negeri Bekasi,” kata salah satu Ahli Waris, Antay bin Yamin, Sabtu (8/8/2020).

 

Ia menjelaskan, pembebasan lahan telah dilakukan sampai dengan GT Jatikarya 2-Jalan Tol Cimanggis-Cibitung telah telah rampung dibangun. Bahkan, dalam waktu dekat tol tersebut akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

 

Namun, sampai saat ini,  warga di sana belum mendapatkan haknya atas pembebasan lahan tersebut. Antay menyebut jika duit sebesar itu telah diberikan pengelola atau tim pembebasan lahan kepada Pengadilan Negeri Bekasi.

 

“Di PN Bekasi masih tarik ulur terus, seharusnya sudah dicairkan karena kita (ahli waris) sudah mempunyai keputusan yang sah. Kami menang PK bahkan menang di atas PK, tetapi keputusan tersebut seolah-olah ngambang, kita sudah mempunyai kekuatan hukum, sampai dimana kekuatan hukum ini diindahkan oleh pemerintah,” jelas Antay.

 

Itulah sebabnya, Antay meminta kepada para pejabat bersangkutan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi, yakni membayarkan pembayaran lahan untuk jalan tol.

 

“Selama ini para ahli waris tidak pernah mengganggu pembangunan jalan tol, karena kita tau uang pembebasan sudah dititipkan kepada pihak PN Bekasi, namun justru sampai sekarang belum dicairkan oleh pihak-pihak terkait. Kami belum terima uang sepeser pun,” tegas Antay.

 

Jangan Resmikan

 

Sementara itu, Sulaiman yang juga ahli waris penerima hak memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung. Ia meminta peresmian dilakukan setelah PN Bekasi menyalurkan pembayaran seluruhnya kepada para ahli waris.

“Kami memohon kepada presiden Jokowi yang pro rakyat, yang baik dan sangat dermawan untuk membantu masyarakat Jatikarya. Kami belum menerima sepeserpun uang pembebasan lahan jalan tol,” paparnya.

 

Perma

 

Sementara itu, kuasa hukum warga Dany Bahdani SH mengatakan, reaksi warga tersebut akibat BPN Bekasi yang tidak melakukan atau tidak melaksana Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2016.

 

“Oleh karena itu seharusnya semua pihak termasuk BPN Bekasi mematuhi Perma tersebut. Supaya segera membayar lahan warga yang digunakan untuk pembangunan jalan tol. Dengan demikian warga tidak nenderita karena mereka sangat lama mengaharapkannya,” ujar Dany.