Tidak Tepati Janji Politik Jokowi Diminta Mundur

Safari
Tidak Tepati Janji Politik Jokowi Diminta Mundur

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo didesak mengundurkan diri dari jabatannya karena hingga saat ini belum memenuhi janji-janji politik yang pernah disampaikan kepada rakyat. Tak hanya itu, kegagalan membangun ekonomi yang terus memburuk juga menjadi alasan Jokowi untuk mundur.

Demikian disampaikan Direktur Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi dan Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang kepada Harian Terbit, Selasa (4/8/2020).

Muslim mengemukakan, seharusnya Presiden Jokowi segera mempertimbangkan dirinya untuk mundur dari jabatan sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan. Hal itu didasarkan ada 66 janji politik Jokowi yang dibuat pada periode pertama kekuasaanya (2014-2019), hampir dapat dipastikan tidak ditepati.

"Para aktivis membully janji-janji politik Jokowi itu sebagai prank (gurauan) belaka," kata Muslim.

Menurutnya, Jokowi pernah berjanji ekonomi Indonesia akan meroket pada bulan September, namun sudah beberapa kali bulan September sejak periode pertama, sampai dengan jelang September 2020 ini, ekonomi malah terjun bebas, pertumbuhan negatif dan menuju resesi ekonomi.

"Ironisnya, diberbagai kesempatan Jokowi mengeluhkan soal ekonomi yang mengkhawatirkan ini. Padahal ancaman krisis di depan mata, dan Jokowi tidak cukup atasi persoalan ekonomi hanya dengan mengeluh," ujarnya.

Muslim memaparkan, langkah Jokowi mundur dan membubarkan kabinetnya adalah langkah terbaik atasi kegagalannya demi keselamatan perjalanan Bangsa dan Negara ini ke depan.

"Mundur lebih terhormat, dibanding tekanan dan amukan massa akibat persoalan ekonomi yang mengakibatkan chaos sistem sosial politik dan pertahanan keamanan. Negeri ini akan menjadi taruhan bagi kepemimpinan yang gagal. Rakyat pasti tidak tinggal diam di tengah situasi ketidakpastian," paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang juga mengatakan memang banyak janji kampanye yang diingkar Jokowi. Di antara sekian banyak janji yang diingkari Jokowi adalah Nawacita dan Revolusi Mental yang kala itu sempat menjadi ikon kampanye Jokowi yang paling didengungkan. Akibat banyak janji yang diingkari tersebut maka saat ini membuat sakit hati publik.

"Sudah seharusnya rakyat managih janji Jokowi, dengan memaksa wakil wakil rakyat di parlemen menjalankan fungsinya melakukan controling dan meminta pertanggungjawaban," ujarnya.

Eki menilai, saat ini Jokowi enggan secara legowo untuk mundur dari posisinya sebagai presiden. Hal itu menunjukkan memang tidak ada watak kenegarawanan yang dimiliki Jokowi. Sehingga Jokowi bisa saja melakukan mobilisasi politik dan kekuatan pendukungnya yang masih terhegomoni. Oleh karena itu di antara yang pro dan anti Jokowi pun bisa terjadi bentrokan.

"Segala kemungkinan bisa terjadi jika kekuasaan berkeras menentang suara kedaulatan rakyat," pungkasnya. 

Sebaiknya Mundur

Mantan Staf Ahli Panglima TNI Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman mengatakan, demi martabat rakyat, keselamatan bangsa dan negara serta menghindari krisis kepercayaan rakyat yang lebih dalam, yang bisa menimbulkan huru-hara (chaos) sosial, maka sebaiknya Presiden Jokowi mundur atau mengundurkan diri.
 
“Dik Jokowi, sebagai orang militer tua, dari hati yang paling dalam saya sarankan mundurlah demi keselamatan bangsa dan negara. Itu lebih terhormat ketimbang diterjang chaos sosial dan amuk massa akibat kegagalan ekonomi dimana jutaan orang kena PHK, nganggur  dan ekonomi terus memburuk, terpuruk,’’ kata Deddy

Beberapa alasan saya Mayjen TNI Purn. Deddy S Budiman menyampaikan pesan kepada Presiden Jokowi bahwa adalah, ketidakmampuan mempersatukan bangsa sampai sekarang yang terbelah menjadi cebong dan kampret, serta berkembangnya paham komunisme, sekularisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, Tap MPR dan undang-undang.

Pertumbuhan ekonomi sudah minus, Covid19 tidak teratasi grafiknya naik terus tidak tahu kapan bisa melandai, krisis ekonomi melanda. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2020 bakal menyentuh hingga minus 4,8 persen. Angka ini lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah yang berada pada posisi minus 4,3 persen.