Terkait Hukuman Seumur Hidup Bagi Koruptor, KPK Harap Hakim Terapkan Aturan MA 

Safari
Terkait Hukuman Seumur Hidup Bagi Koruptor, KPK Harap Hakim Terapkan Aturan MA 

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap para hakim yang menyidangkan kasus korupsi bisa segera menerapkan parameter vonis terhadap terdakwa seperti yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terbaru. Saat ini MA telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang vonis penjara seumur hidup bagi korupsi dengan kerugian negara di atas Rp 100 miliar.

"Oleh karena itu sudah seharusnya parameter penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut sudah dapat diwujudkan dalam pemidanaan oleh para hakim yang menyidangkan perkara Tipikor dari hakim tingkat pertama hingga MA," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (3/8/2020).

Ali menjelaskan parameter yang ada dalam Peraturan MA itu sejatinya sudah dijadikan panduan dalam penyusunan pedoman tuntutan oleh KPK. Apalagi sebelumnya KPK juga ikut hadir dalam pembahasan Perma tersebut. Oleh karena itu sebelum mengadili, hakim harus mempertimbangkan sejumlah hal, yaitu kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan. Lalu rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan atau meringankan, penjatuhan pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar juga menilai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur ketentuan baru terkait pedoman pemidanaan koruptor sebagai aturan yang responsif dan progresif. Oleh karena itu Perma tersebut akan membatasi dan mengawasi para hakim yang acap kali bermain dengan wewenang yudikatif yang dimilikinya. 

"Peraturan MA tentang pedoman pemidanaan menjadi sangat relevan dan signifikan. Penentuan jumlah kerugian negara Rp100 miliar lebih dengan hukuman penjara seumur hidup adalah sebuah aturan yang responsif dan progresif," ujarnya.

Ia menegaskan, pemberantasan korupsi sudah selaiknya menjadi komitmen semua pihak. Peradilan, kata dia, merupakan lembaga satu-satunya yang mempunyai otoritas untuk menghukum pelaku korupsi.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan ketentuan baru terkait pedoman pemidanaan koruptor yakni Perma Nomor 1 Tahun 2020.

Peraturan itu berisi pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang salah satunya mengatur korupsi di atas Rp100 miliar dapat dipidana seumur hidup.