MAKI Bakal Lapor KY Jika PN Jaksel Kirim Berkas PK Djoko Tjandra

Safari
MAKI Bakal Lapor KY Jika PN Jaksel Kirim Berkas PK Djoko Tjandra

Jakarta, HanTer - Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI bakal melaporkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial (KY) jika tetap mengirimkan berkas Peninjauan Kembali (PK) buronan kakap Djoko Tjandra ke Mahkamah Agung (MA). Oleh karena itu MAKI 
meminta Ketua PN Jakarta Selatan tidak mengirimkan berkas PK buronan kakap Joko Tjandra ke MA. 

“Jika memaksa tetap dikirim maka Kami pasti akan mengadukannya kepada Komisi Yudisial sebagai dugaan pelanggaran etik,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman lewat keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

Boyamin sependapat dengan jaksa yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan PK Djoko Tjandra. Karena sebelumnya, Majelis Hakim PK PN Jakarta Selatan memutuskan untuk meneruskan berkas PK Joko Tjandra ke MA. Boyamin beralasan, berkas PK seharusnya tak perlu dikirim ke MK karena Djoko Tjandra tak pernah hadir dalam persidangan. Selain itu, hakim juga layak menolak meneruskan PK Djoko Tjandra karena terdapat sejumlah cacat formal.

Boyamin mengatakan surat kuasa yang dimiliki tim kuasa hukum Djoko Tjandra tidak sah. Ia mengatakan dalam berkas memori PK, tertulis bahwa pemberian kuasa dilakukan pada 5 Juni 2020. Padahal, Joko Tjandra baru masuk ke Indonesia pada 6 Juni 2020. Perbedaan tanggal itu membuat memori pengajukan PK Djoko Tjandra cacat dan tidak sah.

Selain itu, Boyamin mengatakan Direktorat Jenderal Imigrasi telah menyatakan bahwa secara hukum Djoko Tjandra tidak pernah masuk wilayah Indonesia, karena tidak tercatat dalam perlintasan pos imigrasi. Selama persidangan, penasihat hukum juga tidak pernah menyerahkan bukti paspor atas nama Djoko Tjandra yang bisa membuktikan bahwa kliennya sudah masuk ke Indonesia. 

Dengan begitu, sambung Boyamin, maka Djoko Tjandra seharusnya dapat dianggap tidak pernah mendaftarkan PK ke PN Jakarta Selatan. Selain itu Djoko Tjandra juga melakukan perbuatan melanggar hukum saat mengajukan Peninjauan Kembali. Misalnya dengan menggunakan surat jalan palsu dan surat bebas Covid-19 palsu. “Sehingga proses hukum pengajuan PK haruslah diabaikan karena dilakukan dengan cara-cara melanggar dan tidak menghormati hukum,” tandas Boyamin.

Diketahui Djoko Tjandra yang merupakan buronan kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali ini sudah divonis dua tahun penjara usai Kejagung mengajukan PK ke Mahkamah Agung pada 2009 lalu. Ia juga dikenakan denda Rp15 juta dan kewajiban mengganti kerugian negara Rp546,5 miliar. Namun, direktur PT Era Giat Prima itu berhasil kabur sebelum dirinya dieksekusi. Beberapa pihak menyebut Djoko Tjandra menetap di Papua Nugini. 

Belasan tahun buron, Djoko Tjandra berhasil masuk Indonesia tanpa terdeteksi. Joko Tjandra sempat membuat e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni lalu. Joko Tjandra lantas melakukan perjalanan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Terungkap perjalanannya bisa mulus karena bantuan jenderal polisi.