Ketua KPK: Saya Akan Minta Koruptor Corona Dihukum Mati, Jajang: Jangan ‘Gertak Sambal’

Safari
Ketua KPK: Saya Akan Minta Koruptor Corona Dihukum Mati, Jajang: Jangan ‘Gertak Sambal’
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (ist)

Jakarta, HanTer - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengancam menuntut pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 dengan hukuman mati. Firli mengaku sudah mengingatkan, korupsi saat keadaan bencana bisa diancam hukuman mati.

Ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Dalam UU Tipikor disebutkan, hukuman mati bisa dijatuhkan jika korupsi dilakukan saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

"Ini tidak main-main. Ini saya minta betul nanti kalau ada yang tertangkap, saya minta diancam hukuman mati. Bahkan dieksekusi hukuman mati," kata Firli di Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Firli mengaku telah membentuk 15 satuan petugas (satgas) untuk mencegah korupsi anggaran pandemi. 

Sebelumnya, Firli mengungkapkan lembaganya telah menerima laporan terkait sejumlah kepala daerah yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk memoles citra melalui dana penanganan Covid-19.  "Saya imbau kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi Pilkada serentak 2020, setop poles citra anda dengan dana penanganan corona," jelasnya. 

Gertak ‘Sambal’

Terpisah, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mendukung penuh langkah KPK untuk menghukum mati siapapun yang menyelewengkan dana Covid-19. 

Dia berharap pernyataan Ketua KPK tersebut bukan sekedar ‘gertak sambal’ belaka yang hanya panas diawal tapi selanjutnya hilang tanpa ada bekas. Oleh karenanya pernyataan Ketua KPK tersebut harus benar-benar dilaksanakan. 

"Karena dalam Undang-undang  No 31 tahun 1999 tentang Tipikor dalam pasal 2 ayat (2) siapapun yang mengkorup dana-dana bencana diancam hukuman mati," tegasnya.

Jajang menyebut, sebenarnya akan lebih elok dan gagah, jika pernyataan bakal menghukum mati siapapun yang korupsi anggaran penanganan Covid-19 keluar dari seorang Presiden, bukan keluar dari Pimpinan KPK. Karena hukuman mati untuk korupsi penanganan dana Covid-19 juga butuh dorongan dari Presiden. 

Jajang menyebut, dana Covid-19 yang terus direvisi dari Rp405 triliun, lalu Rp642 triliun, berubah lagi ke Rp 677 triliun,  dan terakhir sampai Rp695 triliun sampai empat kali berubah. Jika kalkulasi diawal saja tidak jelas dalam eksekusi juga bisa berantakan, ditambah segudang masalah yang belum dibereskan, seperti masalah pembaharuan data penerima BLT yang masih pakai data lama.

Lebih parah lagi, sambung Jajang, adanya ketidakpastian hukum dalam mengawasi penggunaan anggaran Covid-19, Pasal 27 peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, karena pejabat yang menggunakan dana Covid-19 ini secara tidak langsung mendapatkan imunitas hukum, dan oknum pejabat yang nakal bisa leluasa mengembat anggaran Covid-19. "Mereka ambil kesempatan dalam kesulitan masyarakat," tegasnya.

#KPK   #korupsi   #corona   #covid-19