Diduga Temui Djoko Tjandra di Malaysia; Jaksa Pinangki Dikenai Hukuman

Zamzam
Diduga Temui Djoko Tjandra di Malaysia; Jaksa Pinangki Dikenai Hukuman
Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kejakgung, Rabu (29/7/2020).

Jakarta, HanTer - Jaksa Pinangki Sirna Malasari SH MH akhirnya dicopot dari jabatannya selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) karena melanggar disiplin pegawai negeri (PNS).

Oknum jaksa itu dicopot dari jabatanya berdasarkan Surat Keputusan Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi Nomor : KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (PHD) Tingkat Berat sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 7 ayat (4) huruf c.

"Bahwa untuk menegakkan disiplin perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan," ujar Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono kepada wartawan di Kejakgung, Rabu (29/7/2020).

Pelanggaran disiplin yang dilakukan jaksa berparas cantik itu, diduga menemui buronan terpidana Djoko Tjandra di Singapura dan Malaysia.

Dia bepergian ke negara jiran itu tanpa seizin pimpinan, dan menurut klarifikasi yang dilakukan bidang Pengawasan Kejaksaan Agung, Pinangki bolos ke luar negeri sebanyak sembilan kali.  

Bidang Pengawasan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung melakukan klarifikasi terhadap adanya foto seorang jaksa perempuan yang bernama Dr Pinangki Sirna Malasari SH MH dengan Anita Kolopaking dan seorang laki-laki yang diduga buronan terpidana Djoko Soegiarto Tjandra.

Foto itu sempat viral di media sosial (medsos) dan adanya laporan ke Kejaksaan Agung.

"Hasil klarifikasi itu ternyata ditemukan adanya bukti permulaan pelanggaran disiplin oleh terlapor Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH. MH. sehingga ditingkatkan pemeriksaannya menjadi Inspeksi kasus,” ujar Kapuspenkum.

Selanjutnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) inspeksi kasus atas nama terlapor Dr. Pinangki Sirna Malasari SH.MH. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 198104 21 200501 2009, jabatan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung muda Pembinaan (Jambin) Kejagung terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil.

Pelanggaran itu adalah telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapat izin tertulis dari pimpinan sebanyak 9 kali dalam tahun 2019.

Perbuatan Pinangki tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu "pegawai negeri sipil wajib mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang".

Dan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 huruf a dan pasal 4 huruf a Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa yaitu "dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa wajib mentaati kaidah hukum peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku" serta "dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang menggunakan jabatan dan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain.

Komitmen Tangkap Djoko Tjandra

Hari Setiyono juga mengungkapkan, Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung juga melakukan klarifikasi tentang adanya informasi di media sosial dengan judul Pertemuan Anita Kolopaking sedang melobi Anang Supriatna, SH, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan disertai video pertemuan tersebut.

Klarifikasi dilakukan dengan meminta keterangan pihak-pihak terkait, antara lain Kajari Jakarta Selatan, Kasi Pidsus, Kasi Intel, petugas piket, Jaksa Fahriani Suyuti dan Anita Kolopaking.

“Hasilnya tidak ditemukan adanya bukti permulaan terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kajari Jakarta Selatan, sehingga klarifikasinya atau pemeriksaannya dihentikan,” ujarnya.

Kapuspenkum menyatakan Anang Supriatna sesungguhnya berkomitmen untuk menangkap Djoko Tjandra jika hadir pada persidangan Peninjauan Kembali (PK) di PN Jakarta Selatan.

Anang yang pernah perbertugas sebagai jaksa penuntut umum (JPU) di KPK dikenal memiliki integritas tinggi dan berkomitmen memberantasan korupsi.