Dinilai Belum Berprestasi, Jokowi Diminta Copot Nadiem Makarim

Safari
Dinilai Belum Berprestasi, Jokowi Diminta Copot Nadiem Makarim

Jakarta, HanTer - Desakan agar Presiden Joko Widodo memecat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) disuarakan sejumlah pihak. Alasannya, Nadiem hingga saat ini belum menorehkan prestasi dan kinerja yang baik.

“Presiden Jokowi harus segera memanggil dan meminta penjelasan Nadiem dan hendaknya presiden mempergunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Nadiem. Insya Allah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem ini. Ada banyak sosok dan tokoh yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan. Gendangnya sekarang ada di presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh," tandasnya.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) non aktif, Muhammad Ramli Rahim mengatakan, pihaknya memang selalu konsisten mengevaluasi kinerja Mendikbud Nadiem Makarim. Bahkan belum lama ini, pihaknya juga mengevaluasi 6 bulan dan sudah memberi nilai C terhadap kinerja Nadiem Makarim. 

"Nanti setahun kami nilai lagi, kalau tiap bulan dinilai (kinerja Mendikbud Nadiem Makarim), repot juga," ujarnya kepada Harian Terbit, Minggu (26/7/2020).

Saat ditanya Nadiem kerap membuat gaduh, apalagi IGI juga memberikan nilai C, sehingga layak dipecat sebagai Mendikbud, Ramli enggan memberikan jawaban secara tegas. Ramli hanya menjawab "begitulah," tanpa menjelaskan maksud dari ungkapannya.

Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda mengatakan, ada ketidakadilan anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan pemberian dana Rp20 miliar kepada organisasi CSR milik Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru. Padahal di tengah pandemi Covid -19, anggaran pendidikan dipangkas, nasib guru juga masih jauh dari sejahtera dan tunjangan guru di stop.

"Ditengah situasi marak guru yang protes karena tunjangannya disetop, sekarang anggaran gajah malah dikasih buat melatih guru, tapi melalui perusahaan besar, sangat ironi dan memprihatinkan melukai rasa keadilan masyarakat," ujar Anto Kusumayuda, Minggu (26/7/2020).

Anto menuturkan, sebagai bukti keprihatinan, lembaga pendidikan milik PP Muhammadiyah dan PBNU juga mundur dari POP Kemendikbud karena melihat adanya kejanggalan dari program tersebut. Dengan keluarnya Muhammadiyah dan PBNU dari POP Kemendikbud maka menandakan Nadiem Makarim tidak layak menjadi seorang Menteri. Karena Nadiem telah gagal merangkul dan tidak menghargai, serta melecehkan NU dan Muhammadiyah, dua organisasi besar sebagai motor penggerak pendidikan di Indonesia. 

"Jadi sangat memprihatinkan atas kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengalirkan dana hibah Rp20 miliar kepada lembaga yang dimiliki konglomerat," tandasnya.

Anto meneggaskan, kebijakan Nadiem Makarim telah menghina dan melecehkan Muhamadiyah dan NU yang telah lama bergerak berjuang dalam dunia pendidikan, bahkan sebelum Indonesia berdiri. 

Oleh karenanya, lanjut Anto,  Nadiem Makarim harus meminta maaf pada keluarga besar Muhamadiyah dan NU. Karena Nadiem lebih memposisikan sebagai wakil dari kepentingan kapitalisme global dan kepanjangan tangan konglomerat.

"Sebaiknya Bapak Presiden Jokowi mencopot jabatan Bapak Nadiem Makarim untuk selamatkan dunia pendidikan Indonesia," tegasnya.