Ketua Presidium Ind Police Watch Pertanyakan Penggunaan Dana Bos Reguler

***
Ketua Presidium Ind Police Watch Pertanyakan Penggunaan Dana Bos Reguler
Neta S Pane/ ist

Jakarta, HanTer - Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kelompok Kerja Madrasah  (KKM) dan Kepala Madrasah (Kamad) Provinsi Jawa Barat, dalam bentuk pembuatan penggandaan naskah soal ujian semester dan untuk kegiatan rapat kerja Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTS) se Jawa Barat di Bali, menurut Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch tidak sesuai dengan kebijakan Mendikbud, Nadiem Makarim.

“Dana BOS ini menjadi kebijakan ke-3 dari konsep Merdeka Belajar yang  diluncurkannya pada akhir 2019 yang lalu. Artinya. Penggunaan dana BOS, ada hal-hal yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Hal ini mengacu pada Permendikbud No 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.  Dalam penggunaan dana BOS Reguler, pembiayaan administrasi kegiatan sekolah harus digunakan untuk pembiayaan operasional rutin sekolah. Pembiayaan yang diperbolehkan dengan dana BOS itu ada 14 item. Salah satunya item pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional administrasi kegiatan sekolah. Tapi tidak termasuk pembuatan soal mata pelajaran, seperti yang dilakukan kelompok kerja madrasah,  apalagi jika dalam program itu ada dugaan Mark up. Ini jelas pelanggaran hukum yang harus diusut kepolisian atau kejaksaan. Semua yang terlibat harus diperiksa dan diusut hingga ke pengadilan serta dihukum penjara sesuai dengan kesalahannya,” kata Neta S Pane saat dimintai keterangan penggunaan dana BOS oleh KKM dan Kamad Provinsi Jabar, Ahad (26/7/2020).

Dikatakannya, terkait dugaan penyelewengan dana BOS sebesar kurang lebih Rp25 miliar  tersebut, Kepala Kantor Wilyah Jabar, saat dijabat Buchori pada tahun 2018-2019 yang kini mendapat sanksi hukuman penurunan Jabatan oleh Menteri Agama, Fachrul Razi, sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, harus bertanggung jawab, tidak benar jika, PLT Sekretaris Jenderal Kemenag RI, Nizar hanya dikatakan sebagai bentuk kelalaian saat Buchori menjabat sebagai Kakanwil Jabar saja dan sudah clear. Kesalahan pada KKM dan Kamad.

“Kepala kantor wilayah (Kakanwil) Buchori harus bertanggungjawab dalam kasus ini. Karena dialah pemimpin. Jika yang bersangkutan mengaku tidak tahu menahu berarti dia ceroboh atas tanggung jawab yang diembannnya. Namun untuk memastikan siapa saja yang salah dan siapa yang bertanggung jawab, aparatur kepolisian harus segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan agar diketahui detail perkara ini. Sehingga orang orang yang terlibat dijadikan tersangka, ditahan, dan hartanya disita untuk mengembalikan dana bos yang mereka selewengkan,” terangnya.

Sementara itu, Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal, Kemenag RI, Rojikin, saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, terkait masalah tersebut, masa Kakanwil Jabar yang dijabat Buchori pada 2018/2019 yang kini mendapat sanksi penurunan jabatan, tidak menanggapinya.

#Dana   #BOs   #Reguler   #Neta   #S   #Pane