Perlu Terobosan Selesaikan Konflik Palestina-Israel

Anu
Perlu Terobosan Selesaikan Konflik Palestina-Israel
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dalam acara webinar yang mengangkat tema Melawan Aneksasi Israel Atas Wilayah Palestina, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/7/2020).


Jakarta, HanTer - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyatakan bahwa diperlukan terobosan di dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel, terutama dengan cara memaksa Israel untuk tunduk pada aturan global dengan cara memberikan tekanan yang lebih kuat kepada Israel, antara lain yaitu dengan melakukan isolasi (pengucilan) secara politik, ekonomi,  dan sosial ditingkat regional dan global.

"Isu Palestina merupakan concern dan aspirasi dari sebagian besar rakyat Indonesia, terutama dalam rangka menjalankan amanat konstitusi kita. Palestina adalah termasuk (negara) yang mengakui kemerdekaan kita sejak awal," ucap Fadli dalam acara webinar yang mengangkat tema Melawan Aneksasi Israel Atas Wilayah Palestina, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan, untuk menyikapi dari rencana aneksasi terbaru oleh Israel atas wilayah Palestina, meski kabar terakhir memang terjadi penundaan, DPR RI, dalam hal ini BKSAP, menginisiasi joint statement.

"Sudah ditandatangani sekitar 242 anggota parlemen, termasuk Amerika, Inggris, negara-negara Timur Tengah, dan beberapa ketua parlemen. Kita berharap ini adalah bagian dari diplomasi parlemen untuk melakukan kampanye penolakan terhadap aneksasi Israel secara lebih global. Di Uni Eropa ini juga sudah berjalan cukup masif. Saya yakin ini mempunyai kontribusi dalam menekan rencana Israel tersebut," ujar Fadli.

Diplomasi parlemen yang dilakukan DPR RI dalam hal ini BKSAP, sambungnya, telah  dilakukan juga di beberapa forum parlemen dunia. Dikatakannya, terkait Palestina, hampir tidak ada perbedaan pandangan, semua elemen masyarakat di Indonesia ingin memperjuangkan nasib rakyat Palestina, termasuk di tingkat parlemen.

"Persoalan dan isu Palestina serta rencana aneksasi Israel ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Aneksasi ini sudah berlangsung selama puluhan tahun sebenarnya, tepatnya sejak tahun 1948. Dan kemudian juga ada perang 6 hari. Pihak Israel secara bertahap melakukan upaya-upaya aneksasi sehingga luas teritorial Palestina menjadi menyempit," jelasnya.

Fadli mengatakan, perjanjian antara Palestina-Israel yang sudah diupayakan seolah seperti dimentahkan oleh berbagai perjanjian-perjanjian terakhir. 

"Israel memang tidak punya itikad baik untuk bernegosiasi dan berdamai, apalagi rezim yang saat ini berkuasa adalah rezim sayap kanan," tandasnya.

Menyoal kredibilitas PBB, lanjut Fadli, sebagai institusi antar pemerintah, terutama Dewan Keamanan, hak veto PBB sering kali menyelamatkan Israel dari sanksi global. 

"Tuntutan reformasi atas PBB, khususnya Dewan Keamanan, untuk bisa lebih demokratis dan akomodatif memang harus menjadi bagian perjuangan diplomasi kita," pungkasnya.

Turut menjadi pembicara dalam acara webinar itu yakni Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A. Ruddyard, Pakar Timur Tengah Universitas Indonesia Yon Machmudi, dan Civil Society, Sahabat Al Aqsha Dzikrullah. Acara tersebut juga dimoderatori oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera.