60 Tahun Kejaksaan RI; Jaksa Agung Burhanuddin Perlu Evaluasi Jajaran yang Tak Becus Bekerja

Safari
60 Tahun Kejaksaan RI; Jaksa Agung Burhanuddin Perlu Evaluasi Jajaran yang Tak Becus Bekerja
Jaksa Agung Burhanuddin (kanan) saat rapat kerja di DPR.

Jakarta, HanTer - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin didorong agar menjadikan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke -60 tahun 2020 ini sebagai momentum melakukan evaluasi jajarannya yang berkinerja buruk.

"Waktu yang tepat untuk bersih-bersih bagi yang berkinerja buruk supaya tidak menjadi beban duet jaksa agung dan wakil jaksa agung dalam perbaikan public trush," ujar Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dihubungi wartawan, Kamis (23/7/2020).

Boyamin Saiman dimintai tanggapan terkait peringatan HBA ke -60 yang jatuh tepat pada tanggal 22 Juli 2020, dan capaian kinerja Burhanuddin yang terus meningkat.

Setelah dilantik Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019, Burhanuddin langsung menunjukkan kinerja positif dengan bekerja nyata sebagai aparat sipil negara di bidang penegakan hukum.

Salah satunya membongkar kasus megakorupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 16,8 triliun. Berhasil mengungkap patgulipat penyelahgunaan kewenangan dalam proses importasi tekstil oleh oknum Bea Cukai Batam.

"Tentunya kami apresiasi atas capaian-capaian Kejaksaan Agung itu," ujarnya.

Hanya saja kerja cerdas dan karya nyata Burhanuddin itu tercoreng dengan kasus buronan koruptor Djoko Sugiarto Tjandra yang leluasa berada di Jakarta tanpa terdeteksi oleh jajaran intelijen Kejaksaan Agung.

Menurut Boyamin, menimbulkan tanda tanya besar buronan koruptor kakap seperti Djoko Tjandra tidak terlacak keberadaannya di Indonesia (Jakarta) oleh intelijen Kejaksaan Agung.      

"Padahal, Djoko Tjandra adalah buronan kakap yang dicari-cari aparat kejaksaan di seluruh Indonesia,” tandas Boyamin.

Oleh karena itu, kata Boyamin, Burhanuddin harus mengambil sikap tegas atas kecolongannya aparat intelijen Kejaksaan Agung.

"Bila perlu copot saja pejabat yang paling bertanggungjawab di bidang intelijen Kejaksaan Agung. Peristiwa kecolongan ini sangat mencoreng dan memalukan kejaksaan," ujarnya.

Menurutnya Jaksa Agung Burhanuddin dan Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi merupakan “duet maut” yang mampu membawa Korps Adhyaksa menorehkan pedang keadilan dan menjadi tumpuan harapan masyarakat dalam penegakan hukum di tanah air.

"Jangan sampai kerja cerdas dan karya nyata pasangan ideal ini dirusak dan tercemar lantaran kinerja para pendampingnya yang tidak becus," ujarnya.

Hal sedana disampaikan pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Dr Suparji Ahmad SH MH, mengatakan, peringatan HBA ke -60 ini adalah sebuah keniscayaan bagi Jaksa Agung Burhanuddin untuk mengevaluasi kinerja jajarannya.

Menurut Suparji, HBA ke -60 tahun ini tidak sekedar diperingati dengan upacara dan kegiatan-kegiatan seremonial belaka. Lebih dari itu yang tak kalah pentingnya adalah menjadi momentum bagi Jaksa Agung Burhanuddin untuk melakukan “bersih-bersih” terhadap kinerja jajaran internalnya.

Jaksa Agung, kata Suparji, sudah semestinya mengevaluasi kinerja seluruh satuan kerja yang ada di Kejaksaan Agung.

Evaluasi ini menjadi sangat penting karena pada akhirnya bermuara dalam menentukan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan kejaksaan.

Misalnya, menentukan seseorang menduduki jabatan di lingkungan kejaksaan, baik di pusat maupun di daerah, sudah semestinya mengedepankan kompetensi.

Bila perlu membangun assessment centre. Setidaknya cara ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik (public trust).  

Terkait dengan peristiwa Djoko Tjandra yang begitu mudahnya berlalu lalang di Jakarta, Suparji meminta Jaksa Agung Burhanuddin untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara intensif terhadap pejabat yang paling bertanggung jawab.

"Kalau terbukti ada kelalaian dan kesalahan, Jaksa Agung Burhanuddin harus mengambil tindakan tegas terhadap oknum pejabat itu," ujar Suparji. Safari