RUU BPIP Berbahaya, Dr Abdul Chair: Umat Islam Wajib Waspada 

Safari
RUU BPIP Berbahaya, Dr Abdul Chair: Umat Islam Wajib Waspada 

Jakarta, HanTer - Direktur HRS Center Dr Abdul Chair Ramadhan, SH MH mengatakan, RUU BPIP akan menguatkan otoritas BPIP sebagai organ tunggal penafsir Pancasila, khususnya dalam tataran penyelenggaraan dan pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum.

"Titik kritisnya adalah BPIP akan menjadi Polisi, Jaksa sekaligus Hakim untuk memproses hukum siapapun yang dituding anti Pancasila,"ujar Dr Abdul Chair Ramadhan, SH MH kepada Harian Terbit, Selasa (21/7/2020).

Dr Abdul Chair menilai, BPIP akan mewujud sebagai "Harder Kekuasaan" yang akan mendatangi segenap elemen umat untuk mendapatkan komitmen kesetiaan terhadap Pancasila atau akan diperlakukan sebagai pesakitan Pancasila. 

BPIP, lanjutnya, akan mewujud menjadi jagal Pancasila, yang tidak akan ragu untuk memenggal leher siapapun yang dianggap anti Pancasila. BPIP juga akan menjadi alat represifme rezim, menopang alat kekuasaan lainnya, agar tidak ada lagi elemen anak bangsa khususnya umat Islam yang berlawanan dengan kehendak rezim.

"Kesimpulannya, RUU BPIP sama saja dengan RUU HIP bahkan lebih berbahaya. Karena itu, umat Islam tidak boleh tertipu dan menerima RUU BPIP dengan dalih sudah tidak lagi sama dengan RUU HIP. Artinya, perjuangan masih panjang. Segenap umat Islam, wajib terus bersiaga untuk menghadapi berbagai dinamika politik yang bisa tidak terduga," tandasnya.

Jangan Lengah

Sementara itu, anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, walau judul RUU HIP diubah menjadi RUU BPIP dan substansinya sudah berbeda, publik diharapkan tetap mengawal dan mengkritisi RUU tersebut. Walau baik Pemerintah maupun DPR menyatakan substansi RUU ini jauh berbeda dengan RUU HIP karena antara lain tidak lagi membahas pasal-pasal kontroversial seperti penafsir filsafat dan sejarah Pancasila dan lainnya, tetapi publik diminta tidak lengah.

“Perubahan RUU ini (dari RUU HIP ke RUU BPIP) jangan sampai membuat publik lengah. Kita semua harus terus kawal dan kritisi. Pertanyaan awal yang perlu kita ajukan adalah apakah perlu badan seperti BPIP diatur khusus dalam sebuah undang-undang? Jika hanya soal tupoksi bukannya sudah diatur dalam perpres (Perpres No.7/2018 tentang BPIP)?” tukas Fahira Idris di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Selain itu, lanjut Fahira, jika pun nanti RUU BPIP ini tetap akan dibahas maka hal yang harus dikedepankan Pemerintah dan DPR adalah keterbukaan dalam proses pembahasannya. Dari keterbukaan dan partisipasi publik ini maka akan diketahui apakah lembaga BPIP memang harus diatur dalam sebuah UU khusus atau cukup hanya diatur oleh peraturan lain di bawah UU.

#RUU   #bpip   #pancasila