FKR NKRI: Alami Krisis Multi Dimensi, Kondisi Indonesia Memprihatinkan

Safari
FKR NKRI: Alami Krisis Multi Dimensi, Kondisi Indonesia Memprihatinkan

Jakarta, HanTer - Forum Kedaulatan Rakyat (FKR) menyatakan, kondisi bangsa Indonesia saat ini sangat memprihatinkan karena mengalami krisis multi dimensi. Mulai dari krisis Pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhir dan kurva positif terus naik, dan Indonesia terancam krisis Pangan  global, karena musim panas yang berkepanjangan ditahun ini. 

Dalam kondisi bangsa seperti itu, menurut FKR, kemampuan kepemimpinan Pemerintah Joko Widodo sangat diragukan Indonesia bisa keluar dengan selamat dari multi krisis tersebut. Terkait hal ini, FKR meminta pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus bersikap agar bangsa dan negara dapat diselamatkan.

Pernyataan FKR yang terdiri dari dari purnawirawan, ahli dan praktisi hukum, aktivis gerakan, pengamat politik dan kebangsaan,  serta aktivis dakwah tersebut disampaikan saat para tokoh itu beraudiensi dengan pimpinan MUI, Selasa (21/7/2020). Mereka diterima Dr. H. Nadjamuddin Ramly, M.Si, wakil sekjen MUI. Sebelumnya FKR sudah disampaikan dengan Kapolri.

Pancasila

Pada pertemuan dengan MUI tersebut, FKR juga  mempersoalkan RUU HIP yang diganti dengan RUU BPIP. RUU ini dinilai ingin melangengkan wacana Pancasila 1 Juni, yang bukan menjadi kesepakatan founding father. 

Disamping itu secara kasat mata perlakukan tidak adil dalam penegakan hukum terhadap pihak pendukung pemerintah dengan pihak yang mengkritisi. Contoh kasus Ruslan Buton yang telah berjasa buat negara dipenjara, sementara Joko Chandra "dilindungi" bagaikan raja.

Menurut FKR, digantinya RUU HIP yang masuk dalam daftar prolegnas di skenario sedemikian rupa saat dalam keadaan multi krisis dan sekarang diantar oleh 6 Menteri ke DPR-RI, RUU BPIP setelah kami kaji ada 10 point yang juga sangat riskan bagi kemunculan paham komunisme dan sekularime. Untuk itu kami berkesimpulan RUU BPIP tidak perlu ada.
Omnibus Law

FKR juga mempersoalkan pemaksaan” Pemerintah tentang RUU OmnibusLaw, yang mengganti 79 UU dan berdampak 1.239 pasal di revisi. Sesuai Asas pembentukan UU seharusnya punya kajian akademik, melibatkan semua stage holder secara partisipatif. Dari kajian FKR, proses omnibus law sudah tidak benar meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law ditunda sampai kondisi Covid-19 mereda.

Mengenai paham Komunisme FKR sampaikan kepada MUI bahwa secara sengaja, terencana dan ngotot Pemerintah tetap mengaburkan Pancasila yang lahir 18 Agustus 1945,  mengaburkan  dengan kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 dengan perasan menjadi Ekasila dan pada akhirnya menghilangkan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Yang paling menyakiti iman umat Islam dan umat beragama lainnya adalah konsep Ketuhanan yang disubordinasi dengan kebudayaan. Untuk hal ini FKR meminta kepada MUI tetap waspada dan tetap mengawal pengusutan siapa dalang munculnya RUU HIP tersebut diproses secepatnya secara tuntas.

Bubarkan BPIP

FKR meminta  kepada MUI agar BPIP dibubarkan, karena sudah terlalu banyak lembaga - lembaga negara yang fungsinya tumpang tindih, membuat pemborosan uang rakyat. 

Salah satu tokoh FKR Sjafril Sjofyan mengatakan, pihak MUI mengapresiasi aspirasi FKR NKRI, dan akan menindaklanjuti melalui pembahasan Pimpinan MUI. 

“Dan menjelaskan aspirasi forum sesuai dengan pandangan MUI, yang akan melakukan langkah-langkah konkrit, berkaitan dengan RUU BPIP dan BPIP sebagaimana maklumat yang pernah dikeluarkan oleh MUI,” ujar Sjafril.

Para tokoh FKR yang datang ke MUI antara lain, DR. Abdul Chair Ramadhan, SH., MH. (HRS Centre), Adang Suhardjo, SE. (FUIN), ANNAS DKI, Djudju Purwantoro, SH., MH. (Sekjend IKAMI/Praktisi Hukum/Ketua Umum Gerbang AMAR), Ir. Syafril Sjofyan (Pengamat Kebijakan Publik/Ketua Presidium PRAMBOS/FKP2B), Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman (FKP2B), HM. Rizal Fadhilah, SH. (Aktifis Muhammadiyah/Pengamat Politik dan Agama Publik/FKP2B)
7. Andri Darmawan (Pendekar/Guru Besar Pencak Silat Gerak Saka)

Kemudian, Ir. Rully Burhan (Aktivis Dakwah Islam), DR. Ir. Memet Hakim (Ketum APIB/FKP2B), Dr. Djoko Edhi Abdurahman, SH. (Wasek LPBH PBNU, Wasekjen DPP KAI),  H.Basyir Bustomi, SE. (Guru Besar Beladiri Beksi),  Kolonel (Purn) Sugeng Waras (Ketua APIB Jabar/Panglima Anak NKRI Jabar/Pemerhati Pertahanan dan keamanan NKRI/FKP2B).

#Krisis   #ekonomi   #pangan   #corona   #covid-19