PT Duta Buana Bahari dan Nadies Citra Mandiri Dilaporkan ke Bareskrim

Danial
PT Duta Buana Bahari dan Nadies Citra Mandiri Dilaporkan ke Bareskrim
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani

Jakarta, HanTer - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani bersama beberapa orang jajarannya datang ke Badan Reserse Krimnal (Bareskrim) Mabes Polri, Selasa (21/7/2020).

Kedatangan Benny ke Bareskrim, guna melaporkan dua perusahaan penyalur calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.

Laporan tersebut merupakan buntut penggerebekan tempat penampungan calon PMI nonprosedural di apartemen di Bogor, Jawa Barat, Jumat 17 Juli malam, dengan mengamankan 19 calon pekerja migran.

"Dari hasil penelusuran kami, 2 perusahaan sebagaimana keterangan para calon PMI yaitu PT Duta Buana Bahari dan Nadies Citra Mandiri," ujar Benny dalam jumpa pers, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 21 Juli 2020.

Benny menjelaskan, perusahaan tersebut tak memiliki izin untuk melakukan perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia yang harusnya izin setiap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dimana hal itu dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

"Jika perusahaan sudah memiliki izin untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran, maka otomatis dia akan terdeteksi dalam sistem yang kami miliki yaitu komputerisasi tenaga kerja luar negeri milik BP2MI," ungkapnya.

Benny berharap dengan adanya kasus ini, tidak ada lagi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terjadi. Kemudian jika perusahaan sudah memiliki izin untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran, maka otomatis dia akan terdeteksi dalam sistem, yaitu komputerisasi tenaga kerja luar negeri milik BP2MI.

Dengan adanya kasus ini, kata Benny, semoga tidak terjadi lagi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kami datang ke Bareskrim sebagai bentuk kerja sama sebagai penegak hukum dan sekaligus ingin menyampaikan bahwa kejahatan pengiriman PMI secara ilegal masih terus terjadi. Padahal, TPPO tentu tidak boleh dilakukan siapa pun. Baik perseorangan atau berbadan hukum," ujarnya.

Benny menerangkan kedua perusahaan tersebut bekerja secara sistematis dan teroganisir. Bahkan, mereka melakukan cara-cara dengan menggunakan atribut kekuasaan.

"Pengiriman pekerja ilegal ini dilakukan secara sistematis, terorganisir, melibatkan pihak-pihak tertentu, pemilik moda berkomplot dengan oknum-oknum tertentu yang memiliki atribut-atribut kekuasaan dan ini bisnis kotor. Ini bisnis kotor untuk mendapat uang dengan cara cepat," ulasnya.

Untuk diketahui, para calon PMI ini dijanjikan bekerja di Thailand. Namun, mereka harus membayar uang muka ke perusahaan senilai Rp25 juta.

Kemudia korban dijanjikan bekerja di perhotelan sebagai admin maupun marketing, yang dijanjikan semua bekerja di perhotelan, dijanjikan sebagai satu admin, dan dua sebagai marketing. Jadi bisa dibayangkan tindak pidana perdagangan orangnya human trafficking-nya sangat jelas dua perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk penempatan. Dan mereka tidak bisa menghindar karena ada pengakuan dari seluruh korban.

"Mungkin ini pembicaraan, untuk korban meminta dikembalikan uang yang sudah mereka serahkan. Per orang mereka diminta Rp25 juta dengan janji akan dipekerjakan di Thailand," pungkas Benny.