KAMAK Desak KPK Tuntaskan Dugaan Korupsi Proyek Transmisi PLN 500 KV Sumatera Paket 2 Perawang Peranap

Safari
KAMAK Desak KPK Tuntaskan Dugaan Korupsi Proyek Transmisi PLN 500 KV Sumatera Paket 2 Perawang Peranap

Jakarta, HanTer - Komite Aksi Mahasiswa Anti Korupsi (KAMAK) kembali berunjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/7/2020). Dalam aksinya mereka mendesak agar KPK serius menuntaskan kasus dugaan korupsi pada Proyek Transmisi PLN 500 KV Sumatera Paket 2 Perawan-Peranap oleh PT WK Divisi Infrastruktur yang merugikan keuangan negara lebih Rp.188 miliar.

 

"KPK tidak serius menyidik dugaan korupsi dan pencucian uang yang sudah direncanakan jauh sebelum proyek dilaksanakan," ujar Usra Walulung, Korlap KAMAK usai melaporkan dugaan korupsi Proyek Transmisi PLN 500 KV Sumatera Paket 2 Perawan-Peranap ke KPK, Selasa (21/7/2020).

 

Usru memaparkan, kasus dugaan korupsi PT WK – PT DCP adalah korupsi luar biasa, karena direncanakan sangat matang oleh para koruptornya dan merugikan negara ratusan miliar rupiah yang kemudian dilanjutkan dengan upaya pembobolan perbankan melalui klaim bank garansi fiktif oleh PT WK. Apalagi dugaan korupsi PT WK - DCP ini berlangsung sejak awal kontrak SPPM yakni 28 Desember 2015 hingga Maret 2016 sedangkan untuk pencucian uang hasil korupsi berlangsung sejak Januari 2016 hingga 2018.

 

Adapun kronologi dugaan korupsi tersebut yakni, PT WK mendapat pekerjaan dari PT PLN untuk Pembangunan Jaringan Transmisi PLN 500 KV Sumatera senilai total Rp.6,3 triliun. Oleh PT WK pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu sebagian – yakni untuk pengadaan tower transmisi PLN Perawang – Peranap (Riau) sepaniang 250 km atau 388 tower transmisi disubkan kepada PT DCP berdasarkan Kontrak  Surat Perjanjian Pengadaan Material (SPPM) tanggal 18 Desember 2015.

 

Kontrak SPPM PT WK-DCP tersebut diterbitkan dalam 3 (tiga) versi. Versi Pertama, mencantumkan pekerjaan dan nilai sebenarnya: Pengadaan Material dan Pabrikasi Tower senilai Rp360 miliar. Versi Kedua, SPPM mencantumkan pekerjaan dan nilai proyek sebesar total Rp.1.046 miliar dan versi Ketiga SPPM mencantumkan pekerjaan dan nilai proyek sebesar Rp.1.150 miliar.

 

Diduga nilai kontrak SPPM versi Kedua dan Ketiga digelembungkan sekitar 300 persen dari nilai sebenarnya sehingga merugikan negara sekitar Rp.188 miliar, uang hasil korupsi itu diduga mengalir ke oknum Kadiv PT WK dll. Kontrak versi Ketiga SPPM digunakan oleh PT DCP guna menipu bank kreditur dan pihak swasta sehingga merugikan perbankan dan swasta lebih Rp.400 miliar. Kasus penipuan PT DCP ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan.

 

Dugaan korupsi oleh PT WK - DCP bermodus markup nilai poyek menjadi sebesar Rp.1.045 miliar (termasuk PPN 10%), dengan perincian untuk pengadaan material sebanyak 47.522 ton senilai Rp.940, 9 milar dan untuk jasa desain senilai Rp.10.5 miliar. Dari nilai pengadaan material diduga mark up tersebut PT WK membayar uang muka 20% dari material atau sebesar Rp.197 miliar belum termasuk PPN kepada DCP.

 

Pembayaran uang muka dilakukan pada akhir Desember 2015 hingga Februari 2016, padahal seharusnya uang muka proyek tahap awal hanya Rp.9 miliar. Sehingga negara dirugikan Rp.188 miliar. Belakangan terungkap nilai proyek sebenarnya hanya Rp.360 miliar: sebesar Rp. 297 miliar untuk pengadaan material dan Rp.57 miliar untuk pekerjaan pabrikasi.

 

Dari amandemen Kontrak SPPM VI hingga VIII terungkap total uang muka kewajiban PT WK kepada DCP hanya Rp60 miliar yang dibayar dalam 7 tahapan dan bukan Rp.188 miliar sebagaimana telah dibayar PT WK kepada DCP pada kurun waktu 28 Desember 2015 hingga April 2016. Kelebihan dugaan pembayaran uang muka proyek oleh PT WK kepada DCP terbukti tidak ada pengembalian kembali sehingga negara dirugikan.

 

Dugaan korupsi PT WK - DCP pada Proyek Strategis Nasional Pengadaan Jaringan Transmisi PLN 500 KV Sumatera ini telah dilaporkan lembaga anti korupsi JAP kepada KPK pada Maret 2020 dan oleh IPW pada awal Juli 2020 lalu, namun respon dari KPK belum sesuai harapan. Oleh karena itu KAMAK mendesak KPK serius menjalankan kewajiban sebagai institusi pemberantas korupsi, KAMAK yakin akan terungkap korupsi lain dan pencucian uang terkait dengan korupsi Kontrak SPPM Transmisi PLN 500 Kv Sumatera Paket 2.

 

Hingga berita ini ditulis masih menunggu konfirmasi dari PT WK.