MAKI Minta PK Djoko Tjandra Dihentikan

Safari
MAKI Minta PK Djoko Tjandra Dihentikan

Jakarta, HanTer - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan harus menghentikan proses Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra karena tak memenuhi sejumlah prosedur hukum. Saat ini Djoko Tjandra menjadi buronan karena kabur sebelum eksekusi putusan vonis MA pada 2009 dalam kasus Bank Bali.

"Kami meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tidak meneruskan berkas perkara Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dan mencukupkan prosesnya untuk diarsip dalam sistem Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya, Senin (20/7/2020).

Boyamin memaparkan, penghentian proses PK Djoko Tjandra karena terkait pengajuan Amicus Curae atas proses persidangan PK yang diajukan Djoko Tjandra di PN Jaksel. Amicus Curiae ialah pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.

Boyamin berpendapat, PK yang diajukan oleh Djoko Tjandra tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat kedudukan hukum. Berdasar Pasal 263 Ayat (1) KUHAP yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali adalah Terpidana atau Ahli Warisnya.Sedangkan Joko Tjandra belum berhak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dikarenakan belum memenuhi kriteria terpidana.

"Sebab, Djoko belum pernah dieksekusi untuk menjalani hukuman penjara selama dua tahun sebagaimana putusan MA pada 2009. Dikarenakan Joko Tjandra saat ini buron dan belum menjalani hukuman penjara dua tahun maka pengajuan Peninjauan Kembali tidak memenuhi persyaratan formil," jelasnya.

Selain itu, sambung Boyamin, Djoko Tjandra juga tidak pernah masuk sistem perlintasan pos poin Imigrasi sehingga Djoko Tjandra tidak pernah berada di Indonesia. Secara hukum (de jure) Djoko Tjandra tidak pernah berada di Indonesia dan secara hukum Djoko Tjandra dinyatakan buron akibat kabur ke luar negeri pada tahun 2009.

"Orang yang mengaku Djoko Soegiarto Tjandra pada saat mendaftakan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2020 haruslah dianggap tidak pernah ada di Indonesia dan proses pendaftarannya haruslah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan," paparnya.

Sementara itu sidang PK Djoko Tjandra yang sedianya digelar Senin (20/7/2020) juga ditunda lantaran Joko Tjandra mengirimkan surat sakit. Sidang ditunda hingga pekan depan untuk mendengarkan pendapat jaksa.Sidang akan dilanjutkan kembali pada Senin 27 Juli 2020 mendatang.