Kejaksaan Agung Didorong Segera Tangkap dan Inventarisasi Aset Djoko Tjandra

Danial
Kejaksaan Agung Didorong Segera Tangkap dan Inventarisasi Aset Djoko Tjandra
Buronan kasus cessie alias hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

Jakarta, HanTer - Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini terus menelusuri informasi soal keberadaan buronan kasus cessie alias hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Konon kabarnya, Djoko kini berada di Malaysia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono dalam diskusi virtual bertajuk "Ironi Djoko Tjandra dan Tim Pemburu Koruptor", Sabtu (18/7) mengatakan, pihaknya akan terus memburu Djoko Tjandra dan mendalami informasi terkait keberadaan tersangka yang sedang dalam pelarian sejak 2009 tersebut. "Kami, Jaksa eksekutor juga masih mencari informasi itu, tentang kebenarannya," kata Hari

Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Barita LH Simanjuntak mendorong Kejaksaan Agung segera tangkap dan inventarisasi aset-aset buronan kasus Bank Bali Djoko Tjandra. Sebab, kata Barita, Djoko diduga sempat mengubah identitasnya menjadi Joko Soegiarto Tjandra melalui proses Pengadilan Negeri di Papua.

"Setiap pelaku tindak pidana korupsi kalau sudah ada putusan pengadilan, kejar tangkap orangnya, kejar uangnya, dan asetnya, itu sudah satu paket. Jadi bukan hanya orangnya dan uangnya, tapi (mengeksekusi) hartanya sesuai putusan pengadilan juga harus dilaksanakan," kata Barita, Senin (20/7/2020).

Menurut dia, putusan pengadilan yang menyangkut pemidanaan tentunya juga termasuk apakah ada rampasan harta bendanya. Oleh karena itu, kata Barita, perlu dikejar termasuk uang pengganti menginventarisasi harta-harta Joko Tjandra.

"Itu harus disesuaikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga komplit. Tangkap orangnya eksekusi sesuai putusan, kejar harta-hartanya karena sesuai putusan pengadilan, dan kejar uangnya juga," pungkasnya.

Sementara, Koordinator MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia), Boyamin Saiman berharap Kejaksaan Agung bisa mengambil tindakan hukum yang cepat untuk menangkap dan mengeksekusi aset-aset milik Djoko Tjandra.

“Itu harta-harta (Djoko Tjandra) dibekukan maksud saya begitu, bukan disita, kalau dibekukan kan dia tidak menghasilkan uang lagi untuk main-main lagi, soal dia tetap investasi di Malaysia, Papua Nugini atau di Singapura itu urusan dia, tapi yang disini itu dibekukan gitu lho,” kata Boyamin, Senin, (20/07/2020) 

Menurut Boyamin, penegak hukum juga bisa saja merampas harta atau aset-aset Djoko Tjandra. Djoko Tjandra patut diduga selama pelariannya mendapatkan beberapa aset terkait dengan keberadaan hasil investasi dan lainnya.

"Itu bisa saja diambil oleh negara karena diperoleh saat buron, namun harta tersebut dialihkan kepada pihak lain. Serangkaian ini tetap bisa ditindaklanjuti penegak hukum untuk diambil," paparnya.

Menurut dia, hal yang berkaitan dengan harta-harta yang diperoleh selama masa buron, patut diduga didapat menggunakan cara-cara ilegal. Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu baru berlaku tahun 2002, Boyamin mengatakan harusnya negara bisa menyita aset Joko Tjandra karena mungkin saja aset atau harta itu diperoleh ketika buron sebagai bagian dari pencucian uang.

"Karena dalam penjelasan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang itu, tidak harus dicari atau ditemukan predikat crime-nya apabila diduga ini hasil pencucian uang," ucap Boyamin.

Apalagi, menurut Boyamin beredar kabar kedatangan Joko Tjandra ke Indonesia tersebut dalam rangka menyelamatkan aset-asetnya yang rata-rata berupa PT dan saham yang sudah atas nama orang lain.

"PPATK, kepolisian, kejaksaan dan KPK harus turun tangan berkaitan harta-harta Djoko Tjandra di Indonesia," paparnya

Terkait polemik soal status red notice Djoko Tjandra yang sempat terhapus di Interpol. MAKI sepakat dengan Kejagung bahwa status red notice Djoko Tjandra semestinya masih berlaku karena yang bersangkutan belum tertangkap, otomatis statusnya masih buron. Kejagung sendiri menetapkan Djoko Tjandra sebagai DPO pada 2009.

“Iya, abadi, memang abadi sampai tertangkap, statusnya cekalnya paling tidak minimal. Kalau red notice itu kan urusan Interpol polisi dunia, dihapus terserah saja lah karena alasannya 5 tahun langsung terdelet, tetapi sistem Indonesia tidak begitu, DPO otomatis dicekal, abadi,” katanya 

Boyamin mencontohkan kasus Maria Pauline yang merupakan buron pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru, posisinya lebih lama dari Djoko Tjandra. Status red noticenya tidak diperpanjang, tetapi statusnya masih buron. 

“Maria Pauline lebih lama dari Djoko Tjandra, buktinya dengan status tidak ada red notice karena tidak diperpanjang, tapi Pemerintah Serbia mau nangkap ya ditangkap saja, tapi kalau masuk setidaknya dia langung diamankan dibandara,” ungkapnya.