KH Yusuf Aman: MUI Berperan Penting Memperkuat Kekuatan Nasional

Danial
KH Yusuf Aman: MUI Berperan Penting Memperkuat Kekuatan Nasional
Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Yusuf Aman

Jakarta, HanTer - Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Yusuf Aman mengatakan, sebagai Khotibul Hukujmah (Mitra Pemerintah) berperan penting untuk memperkuat kekuatan nasional.

"MUI bertekad memperkuat peran sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah (khadimul ummah dan shadiqul hukumah). MUI dituntut perannya untuk lebih aktif, dinamis, dan konstruktif menjadi perekat umat Islam," ujar KH. Yusuf Aman kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/7/2020).

Yusuf menjelaskan, sejak didirikan pada 26 Juli 1975, wajah MUI lebih dikenal sebagai pelayan pemerintah. Namun, wajah itu berubah setelah era Reformasi. MUI telah bertransformasi menghadapi kritik zaman dengan mengukuhkan diri sebagai pelayan umat.

"Untuk menyelesaikan masalah umat yang begitu besar, perlu ada sinergi dengan banyak pihak, termasuk pemerintah. MUI menganggap semua pihak sebagai mitra strategis karena masalah umat begitu besar dan butuh keikutsertaan banyak pihak. Atta'awun alal birri wat taqwa (kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan). Sebagai shadiqul hukumah atau mitra pemerintah tidak menghalangi MUI untuk tetap beramar makruf dan nahi mungkar," tuturnya.

Umat Islam sebagai kelompok agama mayoritas di Indonesia, kata Yusuf, dalam meningkatkan peran positif bagi kemajuan umat dan bangsa. Umat Islam harus menjadi penentu masa depan Indonesia. Maju mundurnya Indonesia berkaitan dengan maju mundurnya umat Islam

Pihaknya mengajak ulama meningkatkan peran dalam membangun kekuatan nasional. MUI bisa menjadi perekat hubungan ulama dan pemerintah serta memantapkan persatuan bangsa. Dalam kaitan hubungan dengan pemerintah, ulama berperan penting untuk memperkuat kekuatan nasional.

"MUI juga harus dicermati sebagai momen untuk introspeksi. MUI harus menguatkan lima fungsi dan peran mereka, yaitu sebagai warasatul anbiya atau pewaris tugas nabi, pemberi fatwa, pembimbing dan pelayan umat, penggerak islah dan tajdid, dan penegak amar makruf nahi mungkar," ujarnya.

Lebih lanjut KH. Yusuf Aman menerangkan, MUI sebagai Khotibul Hukumah (mitra pemerintah) kerap merespons kebijakan-kebijakan pemerintah, salah satunya membantu penanganan wabah Virus Corona melalui fatwa – fatwa tentang -pelaksanaan ibadah saat pandemic Virus Corona yang melanda Indonesia.

Selain itu MUI dituntut untuk meningkatkan fungsi sebagai pelayan umat melalui dakwah yang menyejukkan untuk menghindarkan konflik. Umat memelihara perdamaian dan menjaga keutuhan NKRI.

"Rakernas V MUI juga mengamanatkan penyiapan Munas MUI Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya. Hal itu penting dilakukan karena pasca-Pemilu 2019, telah mengakibatkan terjadi polarisasi di kalangan umat akibat perbedaan ijtihad politik, baik saat pemilu legislatif maupun pemilu presiden. hingga berakhirnya pemilu, Rakernas V MUI mendorong seluruh elemen, khususnya Calon Ketua Umum MUI dan pimpinan MUI di seluruh jenjang untuk kembali memperkokoh Uhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyyah dan Ukhuwah Insaniyah serta memperteguh posisi MUI sebagai 'Khadimul Ummah' dan 'Shodiqul Hukumah' (Mitra Pemerintah)," paparnya.

KH. Yusuf Aman menambahkan, soal rencana pergantian Ketua Umum MUI nanti akan dibahas dalam Musyawah Nasional MUI Tahun 2020. Mengenai calon-calon yang akan menjadi pengganti KH. Ma'ruf Amin untuk periode selanjutnya, semua memiliki peluang menjadi Ketum MUI dengan mekanisme yang berlaku. 

Ketua MUI menurut KH Yusuf Aman, nanti juga harus memiliki keilmuan yang fakih, syarat tersebut setidaknya seorang ulama mampu menjawab persoalan umat. Kandidat memiliki kekuatan masing-masing dan memiliki peluang menjadi Ketum, diantaranya KH. Ma’ruf Amin bisa menjadi Ketua Umum MUI. 

"Kemudian terdapat calon alternatif lainnya, yakni, KH. Miftachul Ahyar dan Prof. Syafiq A Mugni. MUI memiliki mekanisme melalui formatur, formatur tersebut semacam Ahlul Wali Wal Afdi yaitu menentukan tentang pertama siapa yang dipilih menjadi Ketum kemudian diberi kewenangan untuk menyusun dewan pimpinan harian," pungkasnya.