Rampas Harta Djoko Tjandra Untuk Negara

Safari
Rampas Harta Djoko Tjandra Untuk Negara

Jakarta, HanTer - Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Barita LH Simanjuntak mengingatkan Kejaksaan Agung untuk melakukan inventarisasi aset-aset buronan kasus Bank Bali Djoko Tjandra.

Barita LH Simanjuntak dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Minggu, mengingatkan hal tersebut karena Joko Tjandra disinyalemen sempat mengubah namanya menjadi Djoko Soegiarto Tjandra melalui Pengadilan Negeri di Papua.

"Setiap pelaku tindak pidana korupsi kalau sudah ada putusan pengadilan, kejar tangkap orangnya, kejar uangnya, dan asetnya, itu sudah satu paket. Jadi bukan hanya orangnya dan uangnya, tapi (mengeksekusi) hartanya sesuai putusan pengadilan juga harus dilaksanakan," tutur Barita.

Menurut dia putusan pengadilan yang menyangkut pemidanaan tentunya juga termasuk apakah ada rampasan harta bendanya. Makanya kata Barita perlu dikejar termasuk uang pengganti menginventarisasi harta-harta Djoko Tjandra.

"Itu harus disesuaikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga komplit. Tangkap orangnya eksekusi sesuai putusan, kejar harta-hartanya karena sesuai putusan pengadilan, dan kejar uangnya juga," ujarnya.

Sementara Koordinator MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia), Boyamin Saiman menjelaskan penegak hukum bisa saja merampas harta atau aset-aset milik buronan kasus Bank Bali Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra patut diduga selama pelariannya mendapatkan beberapa aset terkait dengan keberadaan hasil investasi dan lainnya.

"Itu bisa saja diambil oleh negara karena diperoleh saat buron, namun harta tersebut dialihkan kepada pihak lain. Serangkaian ini tetap bisa ditindaklanjuti penegak hukum untuk diambil," kata Boyamin.

Menurut dia hal yang berkaitan dengan harta-harta yang diperoleh selama masa buron, patut diduga didapat menggunakan cara-cara ilegal.

Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu baru berlaku tahun 2002, Boyamin mengatakan harusnya negara bisa menyita aset Joko Tjandra karena mungkin saja aset atau harta itu diperoleh ketika buron bagian dari pencucian uang.

"Karena dalam penjelasan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang itu, tidak harus dicari atau ditemukan predikat crime-nya apabila diduga ini hasil pencucian uang," ucap Boyamin.

Apalagi, menurut Boyamin beredar kabar kedatangan Djoko Tjandra ke Indonesia tersebut dalam rangka menyelamatkan aset-asetnya yang rata-rata berupa PT dan saham yang tampaknya sudah atas nama orang lain.

"PPATK, kepolisian, kejaksaan dan KPK harus turun tangan berkaitan harta-harta Doko Tjandra di Indonesia," ujarnya dilansir Antara. 

Tim Independen
 
Indonesia Police Watch (IPW) menyarankan Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta independen untuk mengusut persekongkolan jahat para jenderal dalam melindungi buronan Djoko Tjandra.

"Presiden Jokowi perlu membentuk tim pencari fakta independen atau minimal memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD memimpin penyelidikan kasus Djoko Tjandra ini," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Neta menilai, keberadaan tim pencari fakta independen sangat diperlukan untuk mendampingi Polri dalam mengusut dan mengungkap kasus tersebut.

Keduanya, kata dia, dapat saling berkoordinasi dalam penyelidikan terkait pencabutan red notice terhadap buronan kelas kakap Indonesia itu.